Blak-blakan Wamen ATR Surya Tjandra, Sofyan Basir Divonis Bebas

Bertahun-tahun Surya Tjandra dikenal sebagai pengacara publik yang banyak memperjuangkan hak-hak buruh. Toh begitu dia merasa dirinya tetap cocok mengemban tugas sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, bukan Wakil atau Menteri yang mengurusi ketenagakerjaan. Sebab dia tetap memiliki bekal ilmu hukum yang memadai, juga pengalamannya dalam berinteraksi dengan masyarakat kecil.

Semua itu akan membuatnya lebih mudah dalam memahami dan memetakan persoalan sekaligus membuat alternatif solusinya. Surya mengaku sebagai pribadi yang sensitif sehingga tidak merasa khawatir untuk bertemu masyarakat.

"Sebab yang dibutuhkan (masyarakat) kan sebetulnya pemerintah itu menyapa, mendengarkan (keluh-kesah masyarakat) sehingga mereka percaya bahwa pemerintah ini berbuat yang benar," kata Surya kepada Tim Blak-blakan detikcom.

Saat awal berkiprah di LBH dan menjadi pengacara publik, dia mengaku selalu apriori dan menilai pemerintah selalu salah. Tapi berbagai persoalan yang ditemui di lapangan membuat dia akhirnya paham bahwa dalam kasus tertentu sebetulnya masyarakat juga bisa salah.

Dalam sebuah kebijakan publik, kata Surya, tidak mungkin kebijakan publik akan memuaskan semuanya. Baca selengkapnya di sini: Surya Tjandra, Dulu Bela Buruh Kini Tangani Konflik Agraria

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait kemungkinan Sofyan Basir kembali menjadi Direktur Utama PT PLN (Persero). Erick mengatakan hal itu tergantung keputusan tim penilai akhir (TPA) atau Presiden.

"Sedangkan pertanyaan mengenai apakah Pak Sofyan akan kembali memimpin PLN, hal ini tergantung kepada keputusan TPA, karena Penentuan Direksi PLN harus melalui TPA," kata Erick dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (4/11/2019).

Soal vonis bebas, Erick mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang berlangsung serta hasil persidangan.

Baca selengkapnya di sini: Bisakah Sofyan Basir Jadi Bos PLN Lagi? Ini Bocoran Erick Thohir

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menanggapi vonis bebas Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir. Ia mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang berlangsung serta hasil persidangan.

"Saya sudah mendengar mengenai vonis bebas Pak Sofyan. Kita semua menghormati proses hukum juga hasil dari setiap persidangan bahwa Pak Sofyan Basyir dibebaskan dari berbagai tuduhan, dengan ini, tentunya nama Pak Sofyan terehabilitasi dengan sendirinya," kata Erick dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (4/11/2019).

Baca selengkapnya di sini: Sofyan Basir Divonis Bebas, Ini Respons Erick Thohir

Pekan lalu, layanan dompet elektronik di bawah naungan Lippo Group, OVO mengumumkan pada 12 Desember mendatang ada biaya Rp 2.500 untuk setiap transaksi pengiriman uang ke bank.

Sebelumnya transaksi ini gratis, alias tanpa biaya. Beda dengan bank yang memberlakukan biaya Rp 6.500-Rp 7.500 untuk pengiriman ke beda bank.

Selain OVO sejumlah layanan sejenis seperti Jenius sampai digibank juga sudah mulai memberlakukan biaya, namun dengan format yang berbeda. Misalnya kuota 25 kali kirim gratis kemudian berbayar dan memberlakukan saldo minimum yang mengendap harus Rp 1 juta jika ingin mendapatkan gratis biaya kirim.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah mengungkapkan gratis biaya transfer atau ongkos kirim uang yang dilakukan oleh perusahaan e-wallet atau uang elektronik sampai fintech sistem pembayaran merupakan strategi pemasaran yang biasa dilakukan untuk menarik pengguna.

"Itu hal biasa untuk menarik, mengenalkan produk, yang kemudian diharapkan dapat memunculkan kebutuhan akan produk yang ditawarkan," kata Piter saat dihubungi detikcom, Senin (4/11/2019).

Baca selengkapnya di sini: Transfer Lewat OVO Cs Mulai Berbayar, Era Bakar Duit Selesai?

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memanggil Direktur Utama PT KAI (Persero) Edi Sukmoro, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati hari ini. Mereka dipanggil untuk membahas pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Usai rapat, Edi mengatakan, intinya Menteri BUMN meminta agar proyek kereta cepat jangan sampai ada kemunduran.

"Poinnya beliau meminta supaya semua yang memang sudah dipersiapkan itu tidak lagi terjadi kemunduran," kata Edi di Kementerian BUMN Jakarta, Senin (4/11/2019).

Baca selengkapnya di sini: Panggil Bos-bos BUMN, Erick Thohir Minta Kereta Cepat JKT-BDG Dikawal