Selasa, 05 Nov 2019 14:29 WIB
Ketua Komisi XI DPR Harap Pertumbuhan Ekonomi RI Sesuai Target
Ketua Komisi XI Dito Ganinduto/Foto: Partai Golkar
Jakarta - Pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai semester 1 tahun 2019 masih tumbuh stabil pada angka 5,06%. Pemerintah dan DPR terus berupaya menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia agar sesuai target.
"Terutama dalam hal mengeluarkan kebijakan yang konsisten dalam rangka mendukung stabilitas perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat," ujar Ketua Komisi XI Dito Ganinduto, Selasa (5/11/2019).
Anggota Fraksi Golkar ini mengatakan perlambatan ekonomi global berdampak ke perekonomian Indonesia lewat tiga jalur. Pertama pasar finansial, dimana aliran modal ke Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan moneter negara maju.
Kedua, penanaman modal asing, dimana sentimen negatif mempengaruhi investor confidence. Ketiga, perdagangan, dimana kinerja non migas tertekan, defisit neraca migas masih tinggi.
"Nilai tukar rupiah sampai akhir Oktober 2019 sangat mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ditutup pada tingkat Rp14.008,00 /USD. Angka tersebut cukup jauh jika dibandingkan asumsi nilai tukar dalam undang-undang tentang APBN 2019 dimana nilai tukar rupiah diasumsikan sebesar Rp 15.000,00 USD," jelasnya.
"Pemerintah bekerja sama dengan DPR akan senantiasa memonitor tantangan kondisi
ekonomi dunia yang disertai isu-isu perang dagang, pelemahan harga komoditas, dan
peningkatan tensi geopolitik. Terlepas dari gejolak kondisi eksternal, perekonomian Indonesia hingga 2019 ini tetap terjaga dengan stabilnya kurs mata uang, inflasi, rasio hutang terhadap PDB di sekitar 30%, serta defisit APBN di sekitar 2% yang masih dalam batas-batas prudent dan konservatif," paparnya.
Memasuki tahun 2020, lanjut Dito, pemerintah bersama dengan DPR akan mengawal APBN yang akan dimanfaatkan sebagai instrumen countercyclical untuk merespon resiko pelemahan perekonomian.
"Penyerapan APBN terutama belanja K/L akan terus kami dorong agar tepat sasaran dan produktif sebagai upaya stimulus dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini terlihat dari realisasi TKDD yang selalu tumbuh dari tahun ke tahun," pungkasnya.
Sebelumnya, Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (4/11/2019) menyepakati pembentukan lima panitia kerja (panja). Kelima panja itu yakni, Panja Penerimaan Pajak, Panja Penerimaan Bea Cukai, Panja Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Panja Pembiayaan APBN.
Pembentukan kelima Panja di atas berkaitan dengan permintaan Komisi XI DPR agar Menkeu Sri Mulyani memperkuat terobosan-terobosan kebijakan dalam menghadapi tantangan pelemahan ekonomi global dengan kebijakan yang lebih kreatif dan inovatif.
Komisi XI DPR RI juga meminta Sri Mulyani untuk menyiapkan mitigasi risiko terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019. Itu mencakup sisi penerimaan, belanja dan pembiayaan
Simak Video "Pemerintah Masih Ada Utang Bagi Hasil 2019 Ke DKI Rp 2,58 T"
[Gambas:Video 20detik]
(ega/hns)
"Terutama dalam hal mengeluarkan kebijakan yang konsisten dalam rangka mendukung stabilitas perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat," ujar Ketua Komisi XI Dito Ganinduto, Selasa (5/11/2019).
Anggota Fraksi Golkar ini mengatakan perlambatan ekonomi global berdampak ke perekonomian Indonesia lewat tiga jalur. Pertama pasar finansial, dimana aliran modal ke Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan moneter negara maju.
Kedua, penanaman modal asing, dimana sentimen negatif mempengaruhi investor confidence. Ketiga, perdagangan, dimana kinerja non migas tertekan, defisit neraca migas masih tinggi.
"Nilai tukar rupiah sampai akhir Oktober 2019 sangat mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ditutup pada tingkat Rp14.008,00 /USD. Angka tersebut cukup jauh jika dibandingkan asumsi nilai tukar dalam undang-undang tentang APBN 2019 dimana nilai tukar rupiah diasumsikan sebesar Rp 15.000,00 USD," jelasnya.
"Pemerintah bekerja sama dengan DPR akan senantiasa memonitor tantangan kondisi
ekonomi dunia yang disertai isu-isu perang dagang, pelemahan harga komoditas, dan
peningkatan tensi geopolitik. Terlepas dari gejolak kondisi eksternal, perekonomian Indonesia hingga 2019 ini tetap terjaga dengan stabilnya kurs mata uang, inflasi, rasio hutang terhadap PDB di sekitar 30%, serta defisit APBN di sekitar 2% yang masih dalam batas-batas prudent dan konservatif," paparnya.
Memasuki tahun 2020, lanjut Dito, pemerintah bersama dengan DPR akan mengawal APBN yang akan dimanfaatkan sebagai instrumen countercyclical untuk merespon resiko pelemahan perekonomian.
"Penyerapan APBN terutama belanja K/L akan terus kami dorong agar tepat sasaran dan produktif sebagai upaya stimulus dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini terlihat dari realisasi TKDD yang selalu tumbuh dari tahun ke tahun," pungkasnya.
Sebelumnya, Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (4/11/2019) menyepakati pembentukan lima panitia kerja (panja). Kelima panja itu yakni, Panja Penerimaan Pajak, Panja Penerimaan Bea Cukai, Panja Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Panja Pembiayaan APBN.
Pembentukan kelima Panja di atas berkaitan dengan permintaan Komisi XI DPR agar Menkeu Sri Mulyani memperkuat terobosan-terobosan kebijakan dalam menghadapi tantangan pelemahan ekonomi global dengan kebijakan yang lebih kreatif dan inovatif.
Komisi XI DPR RI juga meminta Sri Mulyani untuk menyiapkan mitigasi risiko terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019. Itu mencakup sisi penerimaan, belanja dan pembiayaan
Simak Video "Pemerintah Masih Ada Utang Bagi Hasil 2019 Ke DKI Rp 2,58 T"
[Gambas:Video 20detik]
(ega/hns)
