.webp)
Draf anggaran DKI untuk kegiatan CAP tercatat sebesar Rp 600 juta untuk satu Rukun Warga. Dalam anggaran ini rencananya akan ada sekitar 43 RW yang mendapat dana CAP.
CAP sendiri kerap jadi solusi yang ditawarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam hal penataan kampung kumuh di ibu kota.
Ketua Komisi D Ida Mahmudah menyebut CAP adalah konsep untuk merancang sebuah kebutuhan di sebuah RW di Jakarta. Namun biaya Rp600 per RW dianggap berlebihan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setidaknya ada puluhan RW di Jakarta yang akan mendapat dana CAP. Dana itu belum termasuk dana implementasi kajian yang dianggarkan sebesar Rp10 miliar.
"Ini sudah tidak masuk akal sehat sih. Hasil kajian yang tahun lalu ada pembangunan di beberapa RW ada yang Rp 10 miliar dan Rp4 miliar. Tahun ini diusulkan 1 RW Rp 10 miliar. Lha, ya kayak apa sih pembangunan di satu RW bisa sampai Rp10 miliar," tanya Ida.
Ditegaskan Ida bahwa Komisi D telah menahan anggaran-anggaran tersebut sampai Dinas Perumahan dan Permukiman bisa menjelaskan secara detail usulan anggaran tersebut.
"Untuk itu kita minta dievaluasi dan dipertimbangkan lagi," ujar Ida.
Menjawab anggaran CAP, Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Barat Suharyanti menyebut pelaksanaan CAP di satu RW di Jakarta membutuhkan sekitar lima tenaga ahli.
Para tenaga ahli itu terdiri dari fasilitator dan surveyor. Tugas para ahli adalah membuka diskusi dan FGD di RW masing-masing.
"Nanti mereka akan mengkaji lingkungan budaya, ekonomi dan aspek fisiknya," kata Suharyanti, kemarin.
Dalam anggaran CAP, diakui Suharyanti anggaran terbesar adalah biaya konsultan. Lima konsultan biasanya dibiayai sekitar Rp 500 juta dengan masing-masing tugas di dalamnya.
"Ada tim fasilitatornya, tim survei ada, daftar estimator ada, untuk pengadaan dokumen, laporan-laporannya. Ada fasilitator, draftor, estimator, tenaga, pendukungnya , lainnya," ujar dia.
