Airlangga Minta BPK Audit 'Desa Hantu'

Jakarta - Pemerintah akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait aliran dana ke desa fiktif. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan diminta untuk mengaudit masalah tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah saat ini akan meninjau ulang terkait desa fiktif yang menerima dana desa.

"Ya nanti, kita lihat dulu karena kan kita perlu laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Dia mengungkapkan setelah dilakukan pemeriksaan dan peninjauan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk penyusunan kembali anggaran tersebut.

Menurut Airlangga, pemerintah juga akan memastikan potensi kesalahan data kembali ke depannya. "Pasti setiap anggaran dikomunikasikan dengan Kemenkeu, nanti juga dijadwalkan (untuk panggil BPK)," ujarnya.

Baca juga: Kata Sri Mulyani Ada 'Desa Hantu', Ini Jawaban Mendes

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan jika ada desa tak berpenduduk yang mendapatkan aliran dana desa. Sri Mulyani langsung melakukan investigasi untuk mendapatkan titik terang aliran dana tersebut.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani di Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat.

Askolani mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sedang mengkaji data di Ditjen Perimbangan Keuangan yang menjadi pengawas program dana desa.

"Lagi diminta ibu review ke dirjen perimbangan keuangan," kata Askolani.

Hasil kajian tersebut, kata Askolani akan menjadi pegangan Kementerian Keuangan dalam menentukan kebijakan program dana desa ke depannya.

Baca juga: Sri Mulyani-Istana Mulai Selidiki Desa 'Hantu'

(kil/fdl)