Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 08 Nov 2019 16:52 WIB

China Sewakan Panda, RI Bisa Sewakan Komodo Buat Isi Kas Negara

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Ilustrasi/Foto: iStock Ilustrasi/Foto: iStock
Jakarta - Inovasi perlu dilakukan untuk mendorong penerimaan negara. Indonesia bisa meniru China yang mampu mengantongi pendapatan melalui penyewaan panda yang mencapai US$ 1 juta.

Direktur Penilaian Direktorat Jenderal Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kurniawan Nizar mengatakan ada potensi untuk penerimaan dari penyewaan komodo karena hewan endemik. Dalam hal ini, komodo disewakan ke negara lain atau kebun binatang untuk jangka waktu tertentu.

"Ada inovasi-inovasi yang sangat bagus istilahnya kalau nggak salah rent capture terutama untuk satwa seperti teman-teman tahu panda, itu di China rupanya disewakan bisa US$ 1 juta karena panda hanya lahir di China kalau disewakan negara harus bayar, kalau mati harus denda," kata Kurniawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2019).


Dia mengatakan, komodo bisa mengikuti jejak panda yang menjadi sumber penerimaan negara. Selain panda, Indonesia bisa mencontoh Jepang yang memanfaatkan hutan.

"Kita kan punya komodo satwa-satwa langka. Ini bisa menjadi sumber pemasukan juga, apalagi kan ada hutan tumbuhan itu. Hutan di Jepang itu dipakai rekreasi sekaligus kesehatan balita, kenapa kita nggak. Kita sebenarnya sudah ada eks tambang, PKP2B yang di Jogja. Itu kan bekas galian tambang jadi tujuan wisata," ungkapnya.

Lebih lanjut, dalam rangka mendorong optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), DJKN akan mendukung pengelolaan sumber daya alam (SDA). Upaya itu dilakukan melalui penyajian dan pengungkapan SDA sebagaimana dalam PP 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.


Dalam ketentuan itu, Badan Pusat Statistik (BPS) bertindak sebagai lead penyusunan neraca SDA. Sementara, kementerian sektoral akan memberikan data terkait SDA. Peran DJKN dalam penyusunan neraca itu ialah menghitung nilai SDA yang disetorkan.

"Berapa kekayaan kita dari sisi SDA, kita harus buat neraca SDA. Sesuai PP 46 ini dinisiasi oleh BPS di mana mengkompilasi bahan kementerian sektoral seperti ESDM, Kehutanan, mekanismenya di lead BPS dibuat neracanya. Kemenkeu standing potition me-monetize dari sisi membuat rupiah," paparnya.

Sebab itu, pihaknya mendorong agar inovasi seperti halnya panda China dan hutan di Jepang masuk hitungan neraca SDA.

"Jadi konklusi sementara kalau dari DJKN kontribusi kita dalam penyusunan neraca SDA kita mendorong monetize dari sisi rupiah yang di-lead BPS. Kita dorong inovasi yang tadi itu panda dan hutan di Jepang," ungkapnya.

Simak Video "Melihat Bayi Panda yang Lahir di Malaysia"
[Gambas:Video 20detik]
(ara/ara)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com