Satu PR saja belum terselesaikan dan beban masih ada ke depannya. Mandat yang sudah diberikan harus dilakukan sebaik-baiknya karena tantangan kedepan semakin berat, contohnya kondisi ekonomi global yang semakin berat.
"Pertumbuhan ekonomi kuartal tiga saja yang mencapai 5,02% membuktikan adanya perlambatan, maka saya prediksi kinerja pertumbuhan ekonomi 2019 yang berada di angka 5,2 persen tidak mungkin tercapai. Selain itu, kemiskinan juga belum turun secara signifikan dan kesenjangan antar daerah tidak akan tercapai," ujar Enny dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (8/11/2019).
Menurut Enny tim ekonomi yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto cukup berat.
"Apalagi, Pak Menko ini maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Apakah bisa fokus dalam membenahi ekonomi kita? Makanya dari awal kita sudah rekomendasikan ke pemerintah tidak ada rangkap jabatan," tutur Enny.
"Yang pasti pertama, tantangan ke depan jauh lebih berat. Kemarin, Menperin (Menteri Perindustrian) juga tidak bagus-bagus amat. Apalagi, Menko tidak hanya mengurusi industri, tetapi di bawah menko ekonomi lebih banyak. Harus disatupadukan dengan koordinasi dengan kementerian lain," sambungnya
Oleh sebab itu, Enny menambahkan, sebaiknya menteri tidak rangkap jabatan dengan pengurus partai agar fokus mengurus tugasnya sesuai arahan dari presiden.
"Harusnya bisa lebih fokus , tidak ada rangkap jabatan. Saya sepakat tidak ada rangkap jabatan antara menteri dan ketum partai ataupun pengurus partai," kata Enny.
Simak Video "Bahas Kenaikan PPN, Ekonom Singgung Diskon Pajak Mobil Mewah"
[Gambas:Video 20detik]
(hns/hns)
