Senin, 11 Nov 2019 17:55 WIB
Soal Rokok Elektrik dan Vape, Menko PMK: Semestinya Dilarang
Foto: iStock
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa penggunaan rokok elektrik dan vape memang sebaiknya dilarang.
Dia mengaku sudah banyak komplain yang diterimanya sejak menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait rokok elektrik dan vape.
"Itu sebenarnya waktu saya masih mendikbud itu sudah banyak yang komplain supaya dilarang," kata Muhadjir di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Dia mengaku belum menerima usulan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait larangan penggunaan rokok elektrik dan vape. Namun, dirinya juga mendukung jika produk tersebut dilarang jika terbukti berbahaya bagi kesehatan manusia.
Apalagi, produk cairan untuk rokok elektrik dan vape masih ada yang diimpor. Hal itu tentu tidak sejalan dengan rencana Pemerintah untuk menekan impor dan meningkatkan ekspor dalam rangka memperbaiki neraca perdagangan.
"Mestinya di Kementerian Kesehatan kemudian di BPOM, kalau memang dianggap berbahaya untuk kesehatan semestinya dilarang. Tapi sementara ini karena itu produk impor," jelas dia.
Sebelumnya, Kepala BPOM, Penny Lukito mengatakan usulan tersebut nantinya akan masuk dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
"Ya harus ada payung hukum. Kalau belum ada BPOM tidak bisa mengawasi dan melarang. Payung hukumnya bisa revisi PP 109," kata Penny saat dihubungi detikcom, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Penny mengungkapkan, ada beberapa fakta ilmiah yang sudah ditemukan BPOM sekaligus menjadi dasar usulan pelarangan electronic nicotine delivery system (ENDS) di Indonesia. Bahkan, BPOM menemukan bahwa bahan baku vape mengandung senyawa kimia yang berbahaya.
Tidak hanya itu, lanjut Penny, klaim dari sisi kesehatan juga menyatakan bahwa vape sebagai produk aman dan menjadi metode terapi berhenti merokok merupakan studi yang subyektif.
Simak Video "Jangan Bawa Vape Kalau Berkunjung ke Negara Ini!"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/eds)
Dia mengaku sudah banyak komplain yang diterimanya sejak menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait rokok elektrik dan vape.
"Itu sebenarnya waktu saya masih mendikbud itu sudah banyak yang komplain supaya dilarang," kata Muhadjir di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Apalagi, produk cairan untuk rokok elektrik dan vape masih ada yang diimpor. Hal itu tentu tidak sejalan dengan rencana Pemerintah untuk menekan impor dan meningkatkan ekspor dalam rangka memperbaiki neraca perdagangan.
"Mestinya di Kementerian Kesehatan kemudian di BPOM, kalau memang dianggap berbahaya untuk kesehatan semestinya dilarang. Tapi sementara ini karena itu produk impor," jelas dia.
Sebelumnya, Kepala BPOM, Penny Lukito mengatakan usulan tersebut nantinya akan masuk dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
"Ya harus ada payung hukum. Kalau belum ada BPOM tidak bisa mengawasi dan melarang. Payung hukumnya bisa revisi PP 109," kata Penny saat dihubungi detikcom, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Penny mengungkapkan, ada beberapa fakta ilmiah yang sudah ditemukan BPOM sekaligus menjadi dasar usulan pelarangan electronic nicotine delivery system (ENDS) di Indonesia. Bahkan, BPOM menemukan bahwa bahan baku vape mengandung senyawa kimia yang berbahaya.
Tidak hanya itu, lanjut Penny, klaim dari sisi kesehatan juga menyatakan bahwa vape sebagai produk aman dan menjadi metode terapi berhenti merokok merupakan studi yang subyektif.
Simak Video "Jangan Bawa Vape Kalau Berkunjung ke Negara Ini!"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/eds)
