Selasa, 12 Nov 2019 16:28 WIB
Saat Anggota DPR Todong Nomor HP Menteri PUPR di Tengah Rapat
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Komisi V DPR RI sejak siang hingga sore hari ini melakukan rapat kerja (raker) perdana dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan jajarannya.
Di tengah rapat berlangsung, anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazad dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta nomor ponsel/handphone (hp) Basuki dan juga seluruh pejabat Kementerian PUPR.
"Saya setuju tadi ada yang mengusulkan bahwasanya Pak Menteri, seluruh nomor handphone pejabat yang ada di PUPR ini bisa kami dapatkan," kata Syahrul di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Tujuan meminta nomor ponsel Basuki dan jajarannya yakni untuk melancarkan komunikasi antara Komisi V dengan Kementerian PUPR. Selain itu juga agar anggota Komisi V bisa langsung melaporkan persoalan di daerah yang perlu diperhatikan oleh Kementerian PUPR.
"Jadi di zaman teknologi yang canggih ini kadang-kadang komunikasi ini melalui handphone. Dan mohon juga komunikasi ini cepat, tanggap, karena kami kadang-kadang berada di daerah, sehingga masalah-masalah dari daerah bisa langsung disampaikan," terang Syahrul.
Sebagai informasi, hingga pukul 16.00 WIB, raker perdana Komisi V DPR RI ini masih berlangsung. Rapat tersebut dimulai sejak pukul 11.00 WIB.
Adapun poin-poin yang disampaikan Kementerian PUPR kepada Komisi V DPR RI di antaranya evaluasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2015-2019, rencana strategis dan program kerja pembangunan infrastruktur PUPR 2020-2024, dan program legislasi bidang PUPR.
Usai Basuki menyampaikan laporannya, 42 anggota Komisi V DPR RI yang hadir secara bergantian menyampaikan aspirasinya kepada Kementerian PUPR.
Simak Video "Basuki Jabat Menteri PUPR: Presiden Minta Lanjutkan Infrastruktur"
[Gambas:Video 20detik]
(eds/eds)
Di tengah rapat berlangsung, anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazad dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta nomor ponsel/handphone (hp) Basuki dan juga seluruh pejabat Kementerian PUPR.
"Saya setuju tadi ada yang mengusulkan bahwasanya Pak Menteri, seluruh nomor handphone pejabat yang ada di PUPR ini bisa kami dapatkan," kata Syahrul di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Tujuan meminta nomor ponsel Basuki dan jajarannya yakni untuk melancarkan komunikasi antara Komisi V dengan Kementerian PUPR. Selain itu juga agar anggota Komisi V bisa langsung melaporkan persoalan di daerah yang perlu diperhatikan oleh Kementerian PUPR.
"Jadi di zaman teknologi yang canggih ini kadang-kadang komunikasi ini melalui handphone. Dan mohon juga komunikasi ini cepat, tanggap, karena kami kadang-kadang berada di daerah, sehingga masalah-masalah dari daerah bisa langsung disampaikan," terang Syahrul.
Sebagai informasi, hingga pukul 16.00 WIB, raker perdana Komisi V DPR RI ini masih berlangsung. Rapat tersebut dimulai sejak pukul 11.00 WIB.
Adapun poin-poin yang disampaikan Kementerian PUPR kepada Komisi V DPR RI di antaranya evaluasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2015-2019, rencana strategis dan program kerja pembangunan infrastruktur PUPR 2020-2024, dan program legislasi bidang PUPR.
Usai Basuki menyampaikan laporannya, 42 anggota Komisi V DPR RI yang hadir secara bergantian menyampaikan aspirasinya kepada Kementerian PUPR.
 |
Simak Video "Basuki Jabat Menteri PUPR: Presiden Minta Lanjutkan Infrastruktur"
[Gambas:Video 20detik]
(eds/eds)
