Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 13 Nov 2019 16:52 WIB

Menko Rangkap Jabatan, Ekonom: Bisa Bahaya untuk Ekonomi

Trio Hamdani - detikFinance
Foto: Rachman Haryanto Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Tim ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan bisa bekerja maksimal di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti seperti sekarang ini. Ekonom menilai sebaiknya tidak ada pejabat yang rangkap jabatan supaya bisa fokus.

"Soal Menko Ekonomi yang rangkap jabatan ketum parpol, masa struktur pemerintah digabung menjadi struktur politik, jadi rusak sistem ini. Mestinya diperbaiki oleh pemimpinnya, perbaiki dulu iklim sosial politik untuk melahirkan iklim ekonomi yang sehat," kata Pengamat Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy di Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Menurutnya, jika ekonomi ini tidak fokus maka bisa membuat Indonesia masuk ke lingkaran krisis ekonomi.

"Tantangan terberatnya saat ini Indonesia masih melakukan cara lama dalam memperbaiki kinerja ekonomi saat ini yaitu melalui pembukaan investasi asing besar-besaran. Padahal, lima Negara saat ini yaitu AS, China, Rusia, Jerman dan Prancis melakukan lima cara dalam memperbaiki ekonomi mereka," ujarnya.

Pertama, kata dia, tingkat suku bunga rendah, fiskal ekspansif. Kedua, melihat dan membenahi ekonomi ke dalam dan menyerang atau berorientasi ke luar negeri atau deglobalisasi.

Ketiga, memperbaiki daya beli masyarakat dengan menyeimbangkan padat modal dan padat karya. Keempat, menstruktur ekonomi dari SD distribusi untuk kepentingan domestik. Terakhir, menihilkan ketergantungan dari pihak luar.


"Indonesia malah salah kebijakan. Contoh, dari suku bunga rendah. Saat ini, suku bunga masih tinggi yaitu 5%. Sedangkan obligasi berada di posisi 7%. Ini jelas salah karena ada persaingan tidak sehat antara suku bunga dan obligasi. Selain itu, mengganggu penyaluran kredit perbankan. Fiskal, ketergantungan pada utang dan obligasi tinggi. Risiko pasar Indonesia sangat tinggi. Nilai tukar sangat sensitif. Artinya posisi Indonesia rentan krisis," ujarnya.

Menurutnya, kebijakan orientasi Jokowi salah dengan memperlebar investasi asing, Harusnya, kata dia, memperbaiki kebijakan ekonomi.

"Ini malah melakukan pemotongan birokrasi dengan eselon III dan IV. Dari deregulasi menjadi pemotongan birokrasi, ini kan justru salah. Harusnya yang diperbaiki itu kultur sosial politik yang sakit, bukan malah menimpa birokrasi. Jokowi tidak memperbaiki kerja sama sosial dengan baik," ungkapnya.



Simak Video "Pimpin Tim Ekonomi Jokowi, Ini 4 Prioritas Airlangga Hartarto"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com