Kamis, 14 Nov 2019 14:46 WIB
Anggaran PUPR hingga Bansos Siap Dicairkan Awal 2020
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bisa diserap mulai awal tahun 2020. Hal itu sesuai keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun depan.
"Kalau dari sisi procurement kan sebetulnya untuk beberapa program yang sudah multiyears langsung bisa dilangsungkan. Itu biasanya di Kementerian PUPR," kata Sri Mulyani di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Selain PUPR, Sri Mulyani bilang bahwa beberapa program Kementerian Sosial seperti bantuan sosial (bansos), program keluarga harapan (PKH), serta beberapa program kartu sakti pun bisa dicairkan sejak awal tahun depan.
"Jadi kita lihat, artinya itu yang bisa diakselerasi lebih cepat, karena tidak memerlukan sesuatu yang disebut procurement, tidak perlu melakukan belanja modal yang perlu perencanaan sehingga dia bisa langsung," jelas diam
Sedangkan untuk belanja anggaran untuk pembangunan fisik, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berharap para pejabat negara mampu menyelesaikan dengan cepat.
"Tadi bapak Presiden mengharapkan supaya dokumen-dokumen untuk procurement bisa diselesaikan sedini mungkin sehingga Januari bisa dijalankan. Karena beliau mendapatkan informasi bahwa masih ada orang yang melakukan procurement bulan Oktober November, itu kan berarti tinggal dua bulan lagi," ungkapnya.
Simak Video "Djarot soal Anggaran Lem Aibon DKI: Bukan Semata-mata Salah Anies"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/fdl)
"Kalau dari sisi procurement kan sebetulnya untuk beberapa program yang sudah multiyears langsung bisa dilangsungkan. Itu biasanya di Kementerian PUPR," kata Sri Mulyani di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Selain PUPR, Sri Mulyani bilang bahwa beberapa program Kementerian Sosial seperti bantuan sosial (bansos), program keluarga harapan (PKH), serta beberapa program kartu sakti pun bisa dicairkan sejak awal tahun depan.
Baca juga: Jokowi Curhat Sulitnya Tarik Pajak di RI |
"Jadi kita lihat, artinya itu yang bisa diakselerasi lebih cepat, karena tidak memerlukan sesuatu yang disebut procurement, tidak perlu melakukan belanja modal yang perlu perencanaan sehingga dia bisa langsung," jelas diam
Sedangkan untuk belanja anggaran untuk pembangunan fisik, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berharap para pejabat negara mampu menyelesaikan dengan cepat.
"Tadi bapak Presiden mengharapkan supaya dokumen-dokumen untuk procurement bisa diselesaikan sedini mungkin sehingga Januari bisa dijalankan. Karena beliau mendapatkan informasi bahwa masih ada orang yang melakukan procurement bulan Oktober November, itu kan berarti tinggal dua bulan lagi," ungkapnya.
Simak Video "Djarot soal Anggaran Lem Aibon DKI: Bukan Semata-mata Salah Anies"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/fdl)
