Jumat, 15 Nov 2019 22:45 WIB
Aturan Perpajakan Bakal Disatukan, Ini Bocorannya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di DPR/Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi bocoran soal omnibus law alias penyatuan aturan sektor perpajakan. Dalam aturan tersebut akan diatur soal penurunan pajak perusahaan hingga pajak digital.
"Penurunan pajak korporasi, pajak digital, pajak teritorial. Menurunkan punishment sehingga compliance tinggi," kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).
Aturan terkait kepabeanan juga masuk dalam omnibus law itu. Kemudian ketentuan pajak daerah juga bakal diatur.
"Juga kepabeanan dan pajak daerah masuk ke dalam Omnibus," tuturnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menambahkan aturan ini akan disesuaikan dengan kondisi terkini.
"Seluruh peraturan konsisten dan update dengan perkembangan yang ada," ujarnya.
Simak Video "Sri Mulyani: Cukai Rokok Dipakai untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan"
[Gambas:Video 20detik]
(ara/hns)
"Penurunan pajak korporasi, pajak digital, pajak teritorial. Menurunkan punishment sehingga compliance tinggi," kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).
Aturan terkait kepabeanan juga masuk dalam omnibus law itu. Kemudian ketentuan pajak daerah juga bakal diatur.
"Juga kepabeanan dan pajak daerah masuk ke dalam Omnibus," tuturnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menambahkan aturan ini akan disesuaikan dengan kondisi terkini.
"Seluruh peraturan konsisten dan update dengan perkembangan yang ada," ujarnya.
Simak Video "Sri Mulyani: Cukai Rokok Dipakai untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan"
[Gambas:Video 20detik]
(ara/hns)
