Ahok Jadi Bos Pertamina di Mata Pengusaha

Dari sisi dunia usaha pihak swasta menyikapi positif akan hal itu. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industi (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani yakin kedua orang itu merupakan pilihan yang terbaik.

"Ya kita tuh harus selalu, kalau saya bilangnya tuh berprasangka positif lah. Udah lah, saya yakin semuanya yang diseleksi yang ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN, kita yakini itu pasti yang terbaik," ujarnya di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Keduanya dikenal aktif sebagai sosok anti korupsi. Sebelumnya Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah berpendapat, dipilihnya kedua sosok tersebut ada hubungannya dengan pemberantasan korupsi di BUMN.

"Gini, yang saya lihat kok sepertinya kalau kita lihat dari sosok Ahok, sosok mantan KPK, ini memangnya BUMN ini sarang koruptor apa? Ini perlu harus ada kejelasan," kata dia saat dihubungi detikcom.

Ahok dan Chandra yang dipilih oleh Erick, menurutnya mengesankan bahwa ada sesuatu yang buruk di BUMN sehingga perlu orang-orang yang dianggap keras.

Namun dia belum bisa menyimpulkan karena Erick Thohir sendiri belum pernah menjabarkan arah kepemimpinannya ke depan seperti apa, penilaiannya terhadap BUMN seperti apa. Jika itu sudah diketahui, maka bisa ditarik benang merah antara strategi yang sedang dibangun dengan pilihan-pilihan orang yang akan ditempatkan di BUMN.

Sikap serikat pekerja Pertamina dinilai lantaran belum move on dari masa lalu. Pasalnya mereka mempermasalahkan status hukum Ahok yang mantan narapidana kasus penistaan agama.

"Tentu mereka punya alasan untuk menolak, soal identitas atau apa. Tapi kan pertama tentu soal identitas, artinya ya belum move on lah. Kalau pun Ahok bersalah soal penistaan kan sudah menjalani hukuman," kata Pengamat BUMN sekaligus Peneliti Senior di Visi Integritas Danang Widoyoko saat dihubungi detikcom.

Jadi menurutnya, Ahok yang sudah bebas tidak menjadi masalah lagi untuk menjadi petinggi di BUMN. Terlebih konteks yang lebih penting diperhatikan adalah kinerja bukan identitas.

"Dan kalau pun menolak soal identitas juga tidak relevan, kan soal kinerja pada akhirnya," sebutnya.

Menurut dia, Pertamina harus mendapatkan pemimpin yang terbaik, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu energi.

"Pertamina harus mendapatkan yang terbaik bukan soal identitas. Kalau soal identitas malah ini mengabaikan masalah gitu kan," tambahnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah ikut berkomentar soal rencana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jadi petinggi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Fahri, pemerintah sudah tepat memasang mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai bos perusahaan pelat merah. Fahri pun mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang mengajak Ahok masuk BUMN.

Dengan banyaknya penolakan terhadap Ahok, menurut Fahri, pemerintah harusnya bisa memberi pembelaan agar Ahok tak jadi bulan-bulanan publik.

"Ya apabila status hukumnya bersih, maka siapapun yang dipilih, termasuk saudara Ahok harus dibela oleh pemerintah supaya tak jadi bulan-bulanan. Itu yang saya katakan dari awal," kata Fahri kepada CNN Indonesia, Selasa (19/11/2019).

Selama ini Fahri dan Ahok kerap berbeda pendapat dan saling melontarkan kritik satu sama lain. Ahok sendiri diketahui pernah dipenjara akibat kasus penodaan agama. Ia sudah bebas dan kini menjadi kader PDIP.

Lebih lanjut, Fahri menekankan tak boleh ada diskriminasi terhadap hak warga negara yang sudah dilindungi dalam amanat konstitusi negara Indonesia.

Ia mengatakan pemerintah mesti menjamin agar hak tiap warga negara mampu mengakses masuk pemerintahan dan kesetaraan di hadapan hukum sama tanpa pandang bulu.

"Nggak boleh ada diskriminasi terhadap orang yang memang secara hukum mendapatkan kepastian sesuai pasal 27 UUD 1945, tiap warga negara bersamaan dalam hukum dan pemerintahan, itu yang perlu kita jamin. Bukan soal lain-lain," kata dia.