Jakarta -
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo kemarin dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu yang dibahas adalah rencana perampingan jumlah eselon di instansi pemerintah.
Tjahjo mengungkapkan alasan di balik Jokowi ingin perampingan jumlah eselon alias meniadakan eselon III, IV hingga V. Nantinya cuma ada eselon I dan II. Hal itu dalam rangka mempercepat proses perizinan di Indonesia.
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Buka halaman berikutnya>>>
Jokowi ingin nantinya urus perizinan menjadi lebih cepat. Tjahjo bilang, Jokowi ingin kecepatan urus perizinan Indonesia seperti di Abu Dhabi.
"Yang selalu beliau contohkan kalau di Abu Dhabi kan bisa sehari. Kita kan sampai berhari-hari. Ini yang beliau ingin cepat karena menyangkut skala prioritas yang disampaikan bapak presiden di DPR saat pelantikan," kata dia di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Dia melanjutkan, jika sekarang mengurus perizinan membutuhkan paraf dari empat eselon, nantinya cukup dua saja ketika sudah dirampingkan.
"Yang seharusnya izin harus diparaf eselon IV, eselon III, kenapa sih kok nggak langsung eselon II, tinggal eselon II memerintahkan di bawahnya segera proses. Intinya adalah perampingan, membangun efektivitas, dan efisiensi. Ini kalau terjadi akan sangat bagus. Jadi membangun sistem tata kelola pemerintahan yang sangat sangat profesional," jelasnya.
Kata Tjahjo, Jokowi ingin perampingan jumlah eselon bisa secepatnya diimplementasikan supaya urus perizinan semakin cepat.
"Bapak Presiden menginginkan secepatnya supaya melayani masyarakat nggak usah nunggu harian lah," tambahnya.
Tjahjo menjelaskan soal rencana perampingan eselon. Menurutnya hal itu jangan dibilang sulit. Dia pun mencontohkan Menteri BUMN Erick Thohir yang bisa memangkas deputi dari 7 menjadi 3 saja.
"Jangan (dibilang) sulit ya. Pada prinsipnya kita ingin merampingkan semua jabatan. Contohnya Pak Erick Thohir memangkas 7 deputi bisa, yang diganti menjadi 3," kata dia di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Menurutnya perampingan dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing kementerian/lembaga (K/L).
"Jadi perampingan itu saya kira tergantung kebutuhan. Yang penting arahan Presiden, semua kementerian/lembaga itu rentang pengambilan keputusannya itu diperpendek," jelasnya.
Pihaknya sudah mengumpulkan masukan-masukan dan itu akan disimpulkan. Berdasarkan arahan Presiden, kata dia rencana tersebut harus dikerjakan dengan cermat, hati-hati dan tidak merugikan ASN yang ada.
"Tidak akan sampai memangkas penghasilan, itu tidak ya. Hanya istilah saja, sehingga Bapak Presiden menginginkan secepatnya supaya melayani masyarakat nggak usah nunggu harian lah," tambahnya.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
