.webp)
Nantinya, ponsel BM yang diaktifkan per 18 April 2020 itu tak bisa digunakan di Indonesia. Selain itu, pemerintah akan menetapkan sanksi bagi pedagang ponsel yang menjual produk tanpa nomor IMEI.
Atas kebijakan tersebut, salah satu pedagang ponsel di pusat perbelanjaan ITC Roxy Mas, Jakarta Pusat yang bernama Syarif The Master (35), mengaku bahwa ia akan menelan kerugian hingga Rp 1 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejak pemerintah mengumumkan penekanan aturan IMEI yakni pada 18 Oktober lalu, penjualan ponsel BM di toko Syarif mengalami penurunan.
Dalam satu bulan ia biasanya menjual hingga 35 unit ponsel BM. Namun, sejak bulan lalu, penjualan ponsel BM di tokonya hanya mencapai 20-25 unit per bulan.
"Salah satu persoalan yang kami hadapi itu hp-hp yang ada di toko kami itu penjualannya menurun. Menurunnya yang tadi per bulan bisa 35 unit, sekarang hanya 20-25 unit," kata Syarif.
Dalam kesempatan yang sama, pedagang ponsel lainnya di ITC Roxy Mas yakni Nyongki Kedoh (32) mengungkapkan, jika aturan blokir IMEI ini diterapkan tahun depan, pihaknya bisa mengalami kerugian mencapai 50% dari omzet bulanannya.
"Kerugian bisa di atas 50% dari pendapatan toko saya per bulan. Dampaknya kita lihat di bulan April nanti," jelas Nyongki.
Menurutnya, ponsel BM merupakan produk yang diincar masyarakat karena harganya cukup murah, namun kualitasnya mendekati produk asli.
"Kita tahu di Roxy banyak brand-brand resmi. Ponsel yang harga-harga premium di atas Rp 10 juta, range-ya di luar 20-30% lebih murah. Masyarakat jadinya tertarik barang BM," tutur Nyongki.
(fdl/fdl)
