Panglima Domba Benahi Koperasi, Curhat Pedagang di Reuni 212

Sebulan memimpin Kementerian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Teten Masduki mengungkapkan garis besar strategi dan kebijakan yang akan dilakukan untuk membangun koperasi dan UMKM lima tahun ke depan.

Untuk sektor UMKM, dia antara lain akan membentuk rumah produksi bersama (sharing factory), antar UMKM sejenis dengan perusahaan besar yang telah lebih dulu maju. Di rumah produksi bersama akan disediakan permesinan modern baik oleh swasta, pemerintah, atau BUMN. Ia yakin strategi ini akan dapat memacu kalangan UMKM ke kelas yang lebih baik sehingga dapat bersaing dengan pasar global.

Meski latar pendidikannya adalah ilmu kimia, dan pengalamannya lebih banyak sebagai aktivis gerakan anti korupsi, Teten merasa dirinya tak canggung mengurusi masalah koperasi dan UMKM. Sebab sejak berada di lingkungan istana dalam lima tahun terakhir, baik sebagai staf khusus maupun kepala staf kepresidenan dia lebih banyak menangani persoalan ekonomi kecil.

"Selama di Istana saya banyak menangani isu-isu ekonomi sebenarnya, mulai isu peternak, isu koperasi kopi, the, industri makanan-minuman, ngurusi garam, nelayan, bahkan termasuk juga ke kelompok bisnis," paparnya.

Pada bagian lain, Teten yang pernah dijuluki sebagai 'Panglima Domba' karena keberhasilannya membina ratusan kelompok peternak domba garut, kini juga mulai menekuni bidang kopi.

Baca selengkapnya di sini: Blak-blakan Panglima Domba Benahi Koperasi dan UMKM

Reuni 212 tahun 2019 ini digelar pada hari Senin, (2/12/2019). Berbeda dengan tahun lalu, reuni kali ini digelar di hari kerja dan waktunya pun sangat terbatas.

Hal tersebut berdampak kepada para pedagang makanan di reuni 212 hari ini. Salah satunya Maulana (25), pedagang kerak telur asal Pancoran, Jakarta Selatan.

"Pedagang semua pada menangis, pusing semua hari ini. Nggak sesuai harapan, sepi," kata Maulana di Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Ia yang menyiapkan 30 porsi untuk didagangkan pagi ini mengaku baru laku 7 porsi.

"Bawa hanya 30 porsi, lagi sepi. Ini dari jam 4 saya dagang baru kejual 7 porsi," papar dia.

Baca selengkapnya di sini: Pedagang Makanan Sedih Sepinya Pelanggan di Reuni 212

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait dengan aksi perombakan yang dilakukan dengan Menteri BUMN Erick Thohir terhadap beberapa perusahaan pelat merah.

Jokowi menyadari, pengelolaan BUMN saat ini harus diperbaiki dengan tuntas.

"Yang jelas, saya ingin pengelolaan di BUMN diperbaiki, baik perombakan total, maupun manajemen yang ada," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, perombakan yang dilakukan juga bertujuan agar perusahaan pelat merah berdaya saing kuat dan menjadi pemain global. Pasalnya, aset yang dikelola nilainya hingga ribuan triliun.

Baca selengkapnya: Ingin BUMN Diperbaiki, Jokowi: Perombakan Total!

Jalur Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta koridor Selatan-Utara akan diteruskan sampai ke Tangerang Selatan (Tangsel). Meski belum tahu kapan akan dimulai, namun hal ini ditindaklanjuti serius oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang mengusulkan ke PT MRT Jakarta selaku pelaksana proyek.

Lantas, apa alasan BPTJ mengusulkan perpanjangan jalur MRT hingga ke Tangsel?

Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, pergerakan masyarakat di Tangsel sangat padat. Untuk itu, potensi penumpang dari Tangsel sangat besar untuk bisa diangkut menggunakan MRT.

"Sekarang pergerakan orang itu sudah kemana-mana. Termasuk di Tangsel itu juga padat sekali," kata Bambang dalam acara Jumpa Pers Akhir Tahun di Hotel Redtop, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Baca selengkapnya di sini: MRT Diperpanjang Sampai Tangsel, Ini Pentingnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2019. Aturan terbaru tersebut merupakan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu.

Aturan ini biasa disebut Tax Allowance, alias diskon pajak dengan ketentuan tertentu.

"Untuk lebih mendorong dan meningkatkan kegiatan penanaman modal langsung, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, berkembangnya sektor usaha, kepastian hukum guna perbaikan iklim usaha yang lebih kondusif bagi kegiatan penanaman modal langsung di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, serta pemerataan dan percepatan pembangunan bagi bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015," tulis pertimbangan dari beleid tersebut seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (2/12/2019).

Baca selengkapnya di sini: Aturan Terbit, Jokowi Resmi Obral Diskon Pajak