"Calon external auditor IMO berjumlah lebih dari satu, sehingga dilakukan proses pemungutan suara. Pada pemungutan suara putaran pertama, Indonesia unggul dengan 64 suara, Inggris 55 suara, dan Italia 24 suara. " ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam keterangan tertulis, Rabu (5/12/2019).
"Namun, jumlah tersebut tidak menunjukkan adanya mayoritas suara, sehingga dilakukan pemungutan suara putaran ke-2. Pada putaran ke-2, Indonesia memperoleh 75 suara, dan Inggris 64 suara," imbuhnya.
Setelah terpilih jadi auditor eksternal ini, BPK selanjutnya akan mempersiapkan tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja tersebut. "BPK akan berkoordinasi dengan manajemen IMO dan pemeriksa IMO sebelumnya yaitu dari SAI Ghana untuk perencanaan pemeriksaan dan melakukan pemeriksaan pendahuluan di tahun 2020," jelas Agung.
Sebelumnya, dalam sidang IMO tersebut, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, mengungkapkan bahwa Indonesia menominasikan BPK menjadi external auditor IMO yang berkomitmen memberikan jasa audit berkualitas tinggi dan cost-efficient bagi IMO.
"Pencalonan sebagai external auditor IMO ini didasari oleh pengalaman BPK, yang saat ini masih menjadi external auditor International Atomic Energy Agency (IAEA) tahun 2016-2021, serta untuk International Anti Corruption Academy (IACA) tahun 2015-2016 dan 2018-2020," ucap Agus.
Pencalonan BPK juga didasari oleh beberapa kelebihan yang dimiliki BPK sebagai lembaga pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK memiliki banyak pemeriksa dengan kualifikasi sertifikasi profesi Chartered Accountant, Certified Public Accountant, Certified Fraud Examiner, dan Certified Information System Auditor.
BPK juga memiliki banyak pengalaman memeriksa/review sektor maritim nasional dan berpengalaman di lingkup komunitas Supreme Audit Institution (SAI) internasional.
Pengajuan BPK sebagai external auditor IMO untuk menunjukkan profesionalitas sekaligus merepresentasikan bangsa Indonesia. BPK juga menawarkan efisiensi harga yang bisa menjadi pertimbangan bagi IMO untuk memilih BPK sebagai external auditor-nya.
Dengan terpilihnya BPK, maka BPK akan memeriksa laporan keuangan dan kinerja organisasi IMO dan dua institusi pendidikan di bawah IMO, yakni World Maritime University (WMU) dan International Maritime Law Institute (IMLI). Jasa pemeriksaan yang ditawarkan oleh BPK bukan hanya pemeriksaan keuangan, namun juga pemeriksaan kinerja yang tidak ditawarkan oleh negara lain. Pemeriksa BPK yang sudah berpengalaman dalam pemeriksaan IAEA akan dimanfaatkan untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan kinerja IMO.
Pemilihan BPK menjadi external auditor IMO ini, menunjukkan eksistensi Indonesia dalam forum maritim internasional yang diperhitungkan oleh negara-negara maritim di dunia. Hal ini semakin meningkatkan kredibilitas BPK di komunitas SAI Internasional.
Simak Video "Presiden Jokowi Terima IHPS dan LPH dari BPK RI"
[Gambas:Video 20detik]
(prf/eds)
