Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 11 Des 2019 21:30 WIB

SBY Sebut Utang Bukan Barang Haram, Tapi...

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Foto: Setpres/ Abror Rizky
Jakarta - Dalam Refleksi Pergantian Tahun, Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bicara soal utang negara. Dia bicara soal kebijakan fiskal, menurutnya soal kebijakan satu ini pemerintah sangat rawan di-bully masyarakat.

"Isu ekonomi yang keempat adalah berkaitan dengan kebijakan fiskal, termasuk utang negara. Kita tahu kebijakan fiskal, termasuk APBN, adalah sebuah pilihan. Juga bagian dari politik ekonomi, yang penuh dengan judgement," ucap SBY dalam Pidato Refleksi Akhir Tahun, di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Dia sempat meminta semua pihak jangan latah dan menyalahkan pemerintah soal pengelolaan fiskal termasik utang. Partai Demokrat juga mengatakan bahwa memahami dilema yang dihadapi pemerintah, terlebih dalam keadaan ekonomi global yang memburuk.

"Karenanya, kita tidak boleh latah dan mudah menyalahkan pemerintah. Demokrat juga mengerti kompleksitas dan dilema dalam mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran negara. Baik pusat maupun daerah. Terlebih jika ekonomi kita tengah mengalami tekanan eksternal atau global seperti sekarang ini," ungkap SBY.


Meski begitu, SBY tidak mau mengelak memang ada permasalahan dalam kebijakan fiskal di Indonesia. Utamanya, saat tidak tercapainya pemdapatan negara dari sasaran yang ditetapkan.

"Namun, kita harus menyadari dan mengakui bahwa memang ada permasalahan dalam fiskal dan APBN kita. Pasar, baik domestik maupun internasional, juga mengetahui permasalahan ini. Permasalahan utama yang kita hadapi adalah tidak tercapainya pendapatan negara dari sasaran yang ditetapkan," kata SBY.

SBY membeberkan sampai Oktober 2019 saja penerimaan pajak masih kurang dari target Rp 559 triliun. Penerimaan pajak yang jauh dari target jelas akan membebani APBN.

"Penerimaan pajak jauh dari target. Sampai bulan Oktober 2019, penerimaan pajak masih kurang Rp 559 triliun. Penerimaan pajak dan non pajak yang tidak mencapai sasaran ini pasti akan menambah angka defisit APBN," jelas SBYm

SBY juga mengatakan bahwa sampai sekarang memang belanja negara tergolong tinggi. Bahkan dia menilai cukup berlebihan untuk ukuran ekonomi nasional yang tertekan.

"Terus terang, Demokrat mengamati sasaran belanja negara kita memang tergolong tinggi. Barangkali juga terlalu ekspansif, untuk ukuran ekonomi Indonesia yang tengah menghadapi tekanan," ucap SBY.

Persoalannya, bagaimana menutup defisit APBN karena utang. Memang solusi mudah menurut SBY adalah menambah utang baru, dan memang sah-sah saja bukan sebuah kesalahan.

"Persoalannya kemudian, dari mana kita menutup defisit APBN ini? Yang terlintas dan mudah tentulah, dengan cara menambah utang baru. Menambah utang baru memang dibenarkan dan bukan sebuah kesalahan," ujar SBY.

Yang jadi masalah seberapa besar jumlah utangnya. SBY juga mempertanyakan apakah bisa dipastikan bahwa utang bisa jadi produktif.

"Namun, seberapa besar utang baru itu? Andaikata rasio utang terhadap PDB dianggap aman di angka 30%, meningkat sekitar 5% dari lima tahun yang lalu, untuk apa utang itu digunakan? Dapatkah dipastikan bahwa utang baru itu bermanfaat, produktif dan mampu menjaga pertumbuhan kita?," ucap SBY.

"Apalagi pasar tahu bahwa utang sejumlah BUMN untuk pembangunan infrastruktur juga meningkat sangat banyak," tambahnya.

Untuk itu, SBY mengingatkan agar pengelolaan fiskal dan penambahan utang benar-benar dicermati, apalagi resiko ekonomi tahun depan juga sangat tinggi.

"Dalam kaitan ini, dengan niat yang baik, Demokrat mengingatkan agar pengelolaan fiskal dan penambahan utang baru ini benar-benar cermat dan tepat. Ingat, Indonesia juga menghadapi risiko ekonomi di tahun depan," kata SBY.

SBY menilai bahwa tekanan ekonomi yang berat membuat resiko pelarian modal ke luar negeri bisa terjadi. Terlebih, apabila persoalan stimulus fiskal dan moneter juga terbatas dan tidak cukup kuat menjaga ekonomi tetap aman.

"Jika tekanan terhadap ekonomi kita cukup berat, risiko pelarian modal ke luar negeri (capital outflow) sangat mungkin terjadi. Persoalan menjadi serius jika stimulus fiskal dan moneter kita juga terbatas dan tidak cukup kuat untuk menjaga agar ekonomi kita tetap aman," ungkap SBY.

Indonesia pun menurut SBY masih mengalami defisit transaksi beejalan justru modal asing masik justru dibutuhkan untuk menutupinya. SBY meminta pemerintah mencegaj terjadinya pelemahan rupiah, dia berjarap tekanan dari luar tidak besar.

"Kita juga masih mengalami defisit transaksi berjalan, yang justru memerlukan "capital inflow" untuk menutupinya. Kita tentu harus mencegah terjadinya pelemahan rupiah, jika risiko seperti ini betul-betul kita hadapi. Mudah-mudahan tekanan eksternal tidak terlalu besar," kata SBY.


SBY menyebutkan bahwa utang bukan satu-satunya solusi menjaga perekonomian. Terlebih kalau hanya membebankan masyarakat.

"Menambah utang baru tentu bukan satu-satunya solusi. Memberikan beban kepada rakyat, utamanya golongan kurang mampu, untuk menambah penerimaan negara juga tidak bijaksana," kata SBY.

SBY menilai menunda pembelanjaan pun tidak tabu dilakukan. Paling penting yang dikurangi bukan anggaran yang menyangkut hajat orang banyak.

"Sebaliknya, mengurangi atau menunda pembelanjaan pemerintah tidak tabu untuk dilakukan. Yang penting, yang dikurangi janganlah anggaran yang menyangkut hajat hidup rakyat kita yang pokok. Kebijakan fiskal juga menyediakan ruang bagi kearifan dan kompromi, di samping pertimbangan yang rasional," pungkas SBY.

Simak Video "7 Utang Pemerintah ke BUMN, Totalnya Capai Rp 108,48 Triliun"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com