.webp)
"Impor bukan bukan barang haram. Siapa yang bilang haram? Ya kita mau ekspor ke daerah orang, kita masa nggak bisa impor, ya orang lain nggak mau. Tetapi saya minta hati-hati. Kalau ada yang punya ketimpangan, lebih banyak impornya dari pada ekspornya, ini tandanya kita nggak kerja nih," kata Syahrul dalam pembukaan rapat koordinasi nasional rencana pembangunan pertanian tahun 2020, di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2019).
Syahrul mengatakan, arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menekan defisit transaksi berjalan atau current account defisit (CAD) dengan meningkatkan ekspor, serta mengurangi impor akan ia jalankan. Menurutnya, dalam mensukseskan itu, Syahrul harus belajar dari kesalahan masa lalu. I tak mau lagi mengulangi kesalahan Kementan di masa sebelum ia menjabat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia sendiri heran jika ada kebijakan impor pangan namun tak tepat dan justru membanjiri pasokan dalam negeri.
"Saya nggak tahu, saya bodoh menghitungnya, atau ada orang lain yang lebih bodoh. Atau kita tertekan secara eksternal, dan tidak boleh lagi tertekan oleh eksternal," ucap dia.
Untuk itu, ke depannya Syahrul pihaknya akan mengedepankan penggunaan satu data pertanian dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur pasokan pangan dalam negeri. Perlu diketahui, angka pasokan pangan itu merupakan dasar pengambilan keputusan untuk ekspor maupun impor.
"Terima kasih kepala BPS sudah membantu kita terhadap program satu data pertanian dalam 100 hari ini. Tentunya tidak ada 100% kebenaran, 100% hanya dari Allah. Oleh karena itu jika ada margin error mari kita lakukan penyesuaian," ujar Politikus Partai Nasdem tersebut.
Akan tetapi, ia menegaskan bahwa fokus utama Kementan adalah meningkatkan kemandirian dan juga menggenjot ekspor.
"Oleh karena itu kemandirian menjadi penting. Kalau mau bicara sama Mentan, bicara tentang ekspor. Kalau mau bicara tentang impor, bicara sama yang lain saja deh," pungkas dia.
(dna/dna)
