Skenario Terburuk, Setoran Pajak Diprediksi Tekor Rp 259 T

Danang Sugianto - detikFinance
Jumat, 13 Des 2019 17:22 WIB
Ilustrasi setoran pajak/Foto: Zunita-detikcom
Jakarta - Penerimaan pajak hingga hingga November masih kurang Rp 441 triliun dari target yang ditetapkan pemerintah tahun ini Rp 1.577 triliun. Sementara tahun ini tinggal menyisakan waktu 18 hari lagi. Diramalkan skenario terburuk tekor pajak tahun ini mencapai Rp 259 triliun.

Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Fiscal Research mengeluarkan prediksi penerimaan pajak tahun ini. Ada 3 proyeksi yang kemungkinan bisa terjadi dan ketiganya jauh dari target pemerintah.

"Di bulan terakhir ini kita susah proyeksi kira-kira tahun ini berapa realisasinya. Ada dua angka, dua angka pertama range berkaca pada sistem pajak tahun lalu," kata Ekonom Fiskal DDTC Fiscal Reseach, Denny Vissar di Bakoel Koffie, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Dua rentang itu berdasarkan proyeksi optimistis dan proyeksi pesimistis. Untuk proyeksi optimistis penerimaan pajak diperkirakan mencapai Rp 1.398 triliun dan pesimistis Rp 1.361 triliun.


"Namun kita juga buat angka ketiga dengan asumsi kinerja pajak hingga kuartal III-2019," ujarnya.

Angka ketiga itu merupakan proyeksi terburuk yang angkanya sekitar Rp 1.318 triliun. Angka terburuk itu artinya setoran pajak terburuknya bisa tekor Rp 259 triliun atau hanya mencapai 83,5%.
Dari sisi kinerja penerimaan pajak juga terbilang buruk.

Tax buoyancy atau elastisitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi menurun.

"Kuartal II-2019 tax buoyancy 0,49 dan kuartal III-2019 ternyata mengalami pelemahan lagi tax buoyancy kita hanya 0,03 dibanding (kuartal yang sama di 2018) sebelumnya 1,6," tuturnya.

Tak hanya itu, rasio pajak hingga kuartal III-2019 juga kembali turun di bawah 10% yakni hanya 9,72%. Seharusnya pemerintah bisa mendorong rasio pajak hingga 11-12%.

"Ketika perdagangan dan harga komoditas turun, sayangnya kita tidak antisipasi cepat. Karena kita ada pemilu di awal tahun. Barulah di semester kedua direspon ketika pemerintahan baru terbentuk," tutupnya.



Simak Video "Twitter hingga Zoom Wajib Bayar Pajak Mulai 1 Oktober 2020"
[Gambas:Video 20detik]
(das/hns)