18 Bulan Perang Dagang, AS-China Akhirnya Damai

Jakarta - Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer mengatakan pada Minggu (15/12) waktu setempat bahwa kesepakatan 'damai' perang dagang fase satu AS-China telah diselesaikan. Kesepakatan 'damai' ini telah dicapai oleh kedua belah pihak pada Jumat (13/12).

Melansir dari CNBC pada Senin (16/12/2019), pejabat AS dan China mengumumkan pada akhir pekan lalu bahwa AS dan China akhirnya menyetujui perjanjian fase satu setelah perang dagang selama 18 bulan.

Dalam kesepakatan tersebut, China mengatakan kalau pihaknya akan meningkatkan nilai pembelian produk pertanian AS. Sementara itu di lain pihak, AS mengatakan kalau pihaknya akan membatalkan pengenaan tarif baru terhadap barang ekspor China yang sebelumnya dijadwalkan akan diterapkan pada hari Minggu kemarin.

Namun, China setuju untuk melakukan pembelian pertanian dari AS seharga miliaran dolar. Beijing mengatakan akan secara substansial meningkatkan pembelian pertanian, tetapi tidak merinci berapa banyak. Meski demikian Robert mengatakan bahwa perjanjian ini tetap akan meningkatkan nilai ekspor AS ke China hingga dua kali lipat.

Baca juga: Bu Sri Mulyani, Setoran Pajak Masih Tekor Rp 441 T Nih

"Kami memiliki daftar yang akan diekspor berupa manufaktur, pertanian, jasa, energi dan sejenisnya. Akan ada total untuk masing-masing sektor," kata Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer, sebagaimana dikutip dari CNBC.

"Secara keseluruhan, minimal nilai ini akan mencapai 200 miliar dolar. Perlu diingat, pada tahun kedua, kita dapat meningkatkan hampir dua kali lipat nilai ekspor barang ke China, jika perjanjian ini sudah ada. Ekspor ganda," jelasnya lagi.

Selain itu kedua negara tersebut dikabarkan telah berencana untuk menandatangani kesepakatan parsial pada minggu pertama di bulan Januari 2020 mendatang.

Baca juga: Pengusaha Ramal Ekonomi RI di 2020 Sulit Tumbuh Tinggi

Meski demikian, banyak detail dari kesepakatan tersebut yang masih tampak keruh, termasuk perubahan perjanjian mengenai kekayaan intelektual, teknologi, dan layanan keuangan.

"Tetapi pada akhirnya, apakah seluruh perjanjian ini berhasil akan ditentukan oleh siapa yang membuat keputusan di China, bukan di Amerika Serikat," kata Robert.







(zlf/zlf)