Pertama, pesatnya perkembangan ekonomi digital. Dengan kemajuan itu, masyarakat Indonesia sangat mudah membeli barang-barang dari luar negeri tanpa harus bepergian ke luar sana.
"Dinamika yang terjadi selama ini kan memang menunjukkan, satu itu dengan adanya ekonomi digital memungkinkan masuknya barang-barang dari luar secara lebih mudah ke Indonesia, lebih lancar," kata Sri Mulyani usai melantik pejabat anggota Komite Pengawas Perpajakan, pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional di kantornya, Jakarta, Jumat (20/12/2019).
"Dari sisi apa yang kita lihat di berbagai fenomena seperti tekstil dan lain-lain menggambarkan dunia usaha mengalami tekanan yang cukup besar," imbuh Sri Mulyani.
Untuk itu, ia meminta pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengukur setiap barang yang masuk ke Indonesia dan disesuaikan dengan aturan dan standar yang berlaku.
"Oleh karena itu saya minta ke semua pejabat untuk benar-benar mewaspadai. Apakah yang masuk ini benar-benar legitimate dari sisi proses," tuturnya.
Selain itu, kepada pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu agar bisa semaksimal mungkin mengejar pengenaan pajak terhadap barang impor demi menyamakan kewajiban yang diberikan kepada pengusaha dalam negeri.
"Dari sisi pajak yang harus dibayarkan, dan dari sisi kemampuan dari masyarakat atau industri kita untuk berkompetisi secara fair dengan barang-barang yang berasal dari luar," tandas dia.
Simak Video "Analis Politik Kritik MPR Kekanakan Gegara Tuntut Sri Mulyani Mundur"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)
