Warga yang Mengaku Miskin Terbanyak dari Jabar dan Jateng

Jakarta - Data tambahan 10,5 juta warga yang mengaku miskin untuk mendapat Subsidi Langsung Tunai (SLT), sebagian besar berasal dari Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Tengah (Jateng). Proses verifikasi ini akan berlangsung hingga 31 Desember 2005.Sekitar 2,31 juta rumah tangga dari Jabar yang mengaku miskin dan 2,28 juta rumah tangga lagi dari Jateng. Penambahan data warga miskin dua provinsi ini dinilai tergolong ekstrem."Seandainya data dua provinsi ini dijumlahkan, maka akan mencakup hampir separuh atau 48 persen dari total 10,5 juta rumah tangga yang akan diverifikasi ulang," kata Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Subagio Dwijosumono.Hal ini disampaikan dia dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (23/11/2005).Menurut Subagio, dari data yang didapat ini, terdapat dua interpretasi yang bisa disimpulkan. Pertama, untuk Jabar modusnya bukan miskin, atau kedua, jika ternyata 2,31 rumah tangga itu betul-betul miskin, maka pembangunan selama dua tahun terakhir di Jabar telah menghasilkan jumlah penduduk miskin yang berlipat ganda."Ini sulit diterima," katanya.Untuk itu, BPS akan memperbaiki data SLT tahap pertama. Sedangkan SLT tahap kedua tidak akan dibayarkan sebelum ada pencocokan dan penelitan (coklit) tahap pertama, sesuai verifikasi rumah tangga yang mendaftar di posko dan pembayaran SLT tahap pertama dapat diselesaikan.Dana SLT tahap satu yang sudah disalurkan, menurut Subagio, mencapai Rp 3,9 triliun.Sementara, Direktur BRI Vince Raharjo mengatakan, pihaknya telah mentransfer dana untuk SLT ke rekening Kantor Pos senilai Rp 4,610 triliun.Dari jumlah kepala keluarga (KK) yang akan menerima sebesar 15,366 juta tahap satu ini, PT Pos sudah mencairkan dana sebesar Rp 4,311 triliun di 13 kantor wilayah (kanwil) BRI yang tersebar di Indonesia.Pemerintah juga telah menghentikan penyaluran SLT di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) karena kondisi keamanan. Penghentian sementara ini tercantum dalam surat Departemen Sosial No. 947/BJS/Xenon/2005 tanggal 24 Oktober 2005.Untuk sementara waktu dana SLT untuk NAD diblokir terlebih dahulu pada rekening Direktorat Jenderal (Dirjen) Bantuan dan Jaminan Sosial Depsos."Hal tersebut dikarenakan petugas BPS kabupaten atau kota belum melakukan coklit atau penyerahan kartu kepada rumah tangga miskin," ujar Vince. (ir/)