Edhy Prabowo Menjawab Kontroversi Benih Lobster hingga Cantrang

Vadhia Lidyana - detikFinance
Selasa, 14 Jan 2020 09:48 WIB
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2019-2024, Edhy Prabowo punya sederet rencana untuk sektor kelautan dan perikanan RI. Ia pun mulai menggarap rencananya dengan meninjau ulang sejumlah aturan yang diteken pejabat sebelumnya, yakni Susi Pudjiastuti.

Meski begitu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini kerap mengatakan bahwa ia hanya menjalankan dua perintah yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika melantik dirinya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Tugas pertama yakni membangun komunikasi antara pemerintah dengan nelayan, kedua meningkatkan budidaya perikanan dan sumber daya lainnya.

Kepada detikcom, Edhy menjawab segala 'kontroversi' yang dipertanyakan oleh publik atas kebijakan yang akan dibuatnya.

Pertama soal pelarangan penangkapan dan ekspor benih lobster. Pada tahun 2016, Menteri KKP saat itu, Susi Pudjiastuti mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.

Aturan tersebut melarang nelayan menangkap benih lobster, bahkan memperjual-belikannya. Lobster hanya boleh dikeluarkan dari perairan ketika sudah berukuran 200 gram.

Namun, kebijakan itu sedang dikaji ulang oleh Edhy. Ia bertekad untuk memberi kesempatan bagi nelayan yang biasanya menangkap benih lobster untuk dijual dan diekspor.

Menurutnya, ekspor benih lobster itu mata pencaharian para nelayan yang terenggut sejak 3 tahun lalu.

"Bagaimana industri mereka? Dan ini sudah terjadi bertahun-tahun. Permen 56 itu tahun 2016. Sudah 3 tahun mereka terkatung-katung. Sekarang masih dibiarkan mereka mati," ujar Edhy kepada detikcom saat ditemui di kediamannya, Komplek Widya Chandra, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Permen 56 tahun 2016 itu dinilai Edhy tak berpihak pada nelayan. Pasalnya, banyak nelayan yang dipenjara karena ketahuan menangkap dan menyelundupkan benih lobster.

Bahkan, menurut Edhy, ketika Permen 56 tahun 2016 itu ditetapkan, marak kasus penyelundupan benih lobster.

"Dulu sebelum ada Permen ini kan nggak ada istilah penyelundupan-penyelundupan. Penjualan sebebas-bebasnya, di bandara, di pelabuhan. Kemudian ada pelarangan," terang Edhy.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3


Simak Video "Menteri Edhy Genjot Potensi Perikanan di Pesisir Selatan Jabar"
[Gambas:Video 20detik]