.webp)
Hal ini bermula dari keluhan warga atas nama Lujen, Gozali, Supi, Januri dan Ahmad Hasan. Mereka adalah warga yang tanahnya dibebaskan untuk proyek waduk Sindangheula yang masuk sebagai proyek strategis nasional. Tapi, sampai sekarang mereka belum mendapatkan bayaran, meski sudah dilakukan penggenangan di waduk.
Perwakilan warga, Gozali, bercerita ini bermula dari rencana pembebasan pada 2012 dan dilakukan pembayaran lahan pada 2015. Pembebasan waktu itu diurus oleh PNS lingkungan Pemprov Banten dan meminta pohon di atas tanah mereka tidak ditebang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat pelunasan pembebasan lahan dan tanah mereka digenangi, ternyata puluhan warga belum juga mendapatkan ganti rugi. Ada ribuan pohon, mulai dari pinang, duren, cempedak, hingga albasiah. Waktu itu, harga satuan pohon dijanjikan bervariasi mulai dari Rp 250 ribu sampai Rp 1 juta.
September 2019 lalu, mereka pun mendatangi Dinas PUPR Banten dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banten. Dua pihak itu menjelaskan bahwa pohon di atas tanah yang digenangi bendungan Sindangheula sudah dibayarkan. Namun, warga protes karena pembayaran justru bukan pada pemilik.
"Ke BPN nama kami sebagai warga nggak ada, warga kampung Salinggara nggak ada," ujarnya.
Lujen menambahkan, nama-nama penerima kompensasi pohon terimbas Sindangheula justru bukan warga. Ada nama-nama janggal yang kebanyakan bukan berasal dari kampung. "Jadi kita merasa janggal, katanya sudah dibayar, ya mungkin ngangsang (ngangkut)," ujarnya.
Puluhan warga yang belum mendapat ganti rugi ini pernah bertanya ke pihak kelurahan dan kecamatan. Namun sampai sekarang mereka belum mendapatkan jawaban pasti kompensasi ribuan pohon yang sudah tergenang.
"Nagih terus ke kelurahan, nanya ke kelurahan, katanya belum-belum aja," ujar Ahmad warga lain menimpali.
(bri/fdl)
