Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 16 Jan 2020 06:45 WIB

Kebijakan Susi soal Kapal di Natuna, Luhut: Menurut Saya Menghambat

Trio Hamdani - detikFinance
Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Jakarta - Pemerintah berencana mengirimkan banyak nelayan ke Perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). Hal itu menyusul agar wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) tanah air tetap dimanfaatkan oleh nelayan nasional. Kapal-kapal nelayan Indonesia yang akan berangkat ke Natuna pun harus berukuran besar atau di atas 150 GT.

Padahal sebelumnya kapal berukuran besar seperti yang berukuran 150 GT dilarang beredar dai perairan RI sejak tahun 2015. Hal itu tertuang dalam Peraturan Dirjen Tangkap melalui SE Nomor D1234/DJPT/PI470D4/31/12/2015 tentang Pembatasan Ukuran GT Kapal Perikanan pada Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/SIPI/SIKPI.

Bila pemerintah tetap ingin mengirim kapal nelayan berukuran 150 GT, apa artinya aturan era Susi Pudjiastuti itu akan dibatalkan?

Jubir Presiden, Fadjroel Rahman mengatakan pemerintah sedang membahas aturan tersebut. Jika benar direvisi maka akan masuk dalam omnibus law pengamanan laut.

"Salah satunya, lebih jauh lagi omnibus law terkait Natuna itu. Tapi sampai saat ini masih tetap bisa dilakukan pengamanan terhadap Zona Ekonomi Ekslusif, penegakan hukum ya," kata Fadjroel di kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Senin (13/1/2020).

Bahkan menurut Fadjroel, masalah aturan tersebut juga dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) mengenai Natuna di KSP.

"Tadi makanya salah satu pembicaraan tadi kan kemungkinan soal regulasi itu," jelas dia.

Kebijakan tersebut menurut Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memang menghambat. Begini kata dia.
Selanjutnya
Halaman
1 2 3


Simak Video "Komentari Penusukan Wiranto, Luhut Pandjaitan: Jangan Dibesar-Besarkan"
[Gambas:Video 20detik]
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com