Kencangkan Ikat Pinggang! Ini Daftar Biaya Naik Tahun Ini

Trio Hamdani - detikFinance
Senin, 20 Jan 2020 05:33 WIB
Kencangkan Ikat Pinggang! Ini Daftar Biaya Naik Tahun Ini. Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Harga sejumlah barang dan jasa direncanakan naik di tahun 2020 ini, mulai dari elpiji 3 kilogram (kg) hingga tarif tol. Namun rencana kenaikan biaya-biaya tersebut belum diketuk palu alias disahkan.

Meskipun begitu, pembaca detikcom perlu mengetahui biaya apa saja yang berpeluang mengalami kenaikan harga di tahun ini, menyusul kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 23% dan harga jual eceran (HJE) sebesar 35%.

Tahun ini juga sudah berlaku kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Jokowi pada 24 Oktober 2019.

Berikut ini daftar kenaikan biaya yang direncanakan mengalami kenaikan di tahun ini.

1. Elpiji 3 Kg
Pemerintah berencana mencabut subsidi pada Elpiji 3 kilogram (kg). Subsidi tidak lagi diberikan pada barang tapi langsung kepada yang berhak menerima.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, masyarakat yang kurang mampu tetap mendapat subsidi. Dia bilang, skema itu untuk mencegah kebocoran subsidi.

"Maksudnya subsidi tertutup kita identifikasi dulu kira-kira yang memang berhak menerima tapi nggak batasi, yang menerima tetap menerima. Cuma teregister dan terdaftar jadi bisa teridentifikasi untuk cegah terjadi kebocoran," kata Arifin di Kawasan Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2020).

Arifin mengatakan, untuk orang yang mampu tak mendapat subsidi. Artinya, mereka membeli Elpiji 3 kg dengan harga normal tanpa bantuan.

Nantinya, harga jual 'gas melon' ini disesuaikan dengan harga pasar. Jika benar, diperkirakan harganya bisa mencapai Rp 35.000 per tabung.

Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa rencana pencabutan subsidi Elpiji 3 kg belum diputuskan. Menurut Jokowi, keputusan pencabutan subsidi harus melalui rapat terbatas (ratas) terlebih dahulu.

"Belum, itu harus lewat rapat terbatas," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).

Lanjut ke halaman berikutnya
Selanjutnya
Halaman
1 2