Dirut Garuda Jadi Rebutan, Impor Gas Dibebaskan Suburkan Mafia

1. Jabatan Dirut Garuda Jadi Rebutan, Kementerian BUMN: Namanya Menarik

Kementerian BUMN menyebut bahwa banyak orang yang masuk menjadi kandidat Dirut Garuda Indonesia. Hingga kini, Garuda memang belum punya Dirut, sejauh ini mereka hanya dipimpin oleh pelaksana tugas Dirut.

Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan sebagai perusahaan, Garuda cukup menarik. Makanya wajar, menurut Arya apabila banyak orang yang mau jadi Dirut Garuda.

"Namanya Garuda kan menarik, jadi banyak masuk. Banyak, (tiga kandidat) lebih itu. Kita cari kandidat terbaik untuk Garuda," ungkap Arya dalam sebuah diskusi di bilangan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2020).

Arya sendiri enggan menyebutkan ataupun membocorkan siapa yang dipilih jadi Dirut baru Garuda. Arya menilai semua akan diatur dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tanggal 22 Januari nanti Dirut baru Garuda akan diumumkan.

"Belum, tanggal 22 lah, kan masih lama. 3 hari lagi. Kami tidak mungkin melangkahi keputusan RUPS karena itu kan ada pemegang saham yang besar-besar juga. Pasti banyak pertimbangan yang dilakukan," kata Arya.

Sebelumnya, imbas skandal Harley Davidson dan Brompton, Kementerian BUMN memutuskan untuk mencopot Ari Ashkara sebagai Dirut Garuda. Sementara itu, untuk memimpin Garuda, Direktur Keuangan Garuda Indonesia Fuad Rizal ditunjuk menjadi Plt Direktur Utama.

Sementara itu kabar sempat berembus Mantan Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI Irfan Setiaputra akan menjadi calon Direktur Utama Garuda Indonesia.


2. Rencana Jokowi Bebaskan Impor Gas Bisa Suburkan Praktik Mafia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyiapkan 3 strategi untuk menekan harga gas. Namun salah satu di antaranya bisa membuat praktik mafia migas semakin subur.

Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menilai rencana Jokowi yang akan bebaskan impor gas untuk industri bisa menjadi blunder bahkan sesat. Sebab meski dibeli dengan harga murah dari luar negeri, mekanisme penyalurannya juga tetap akan membuat harga gas di pembeli tetap mahal.

"Ini paling blunder, impor, ini sesat menurut saya. Katanya kan pembelian bisa dengan harga US$ 4/MMBTU. Tapi impor ini kan masuk ke Indonesia beda dengan produk kedelai yang bisa langsung dijual. Kalau gas ini kan sampai Indonesia harus disalurkan dengan pipa, ada biaya distribusi, toll fee, dan biaya lainnya," ujarnya kepada detikcom, Minggu (19/1/2020).

Jokowi sendiri ingin agar harga gas untuk industri dalam negeri hanya US$ 6/MMBTU sesuai Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2016. Namun jika harga impor gas US$ 4/MMBTU, Fahmy yakin harga gas hingga pembeli industri akan di atas dari harapan Jokowi.

Di sisi lain, rencana Jokowi itu menurut Fahmy bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya. Jokowi sempat menunjukan kekesalannya melihat impor migas yang masih tinggi.

"Blundenrya lagi sebelumnya Jokowi biang jangan impor akan gigit orang yang gemar impor. Tapi tiba-tiba ada solusi impor, ini kan blunder," tambahnya.

Lagi pula, sebelumnya sudah tercium adanya makelar gas, yakni mereka yang mendapatkan jatah gas di hulu tapi tidak memiliki pipa untuk mengalirkannya. Ujung-ujungnya dijual ke PGN atau Pertagas, sehingga menambah margin dan membuat harga gas semakin mahal.

"Trader ini kan ambil margin sehingga harga sampai ke industri jadi mahal. Kalau itu mafia gas, bisa jadi, karena perannya cuma makelar, meskipun sudah ada yang ditertibkan," ujarnya.

Jika makelar ini berperan sebagai mafia, kemudian gerbang impor dibuka, Fahmy khawatir akan menjadi ladang baru bagi mereka untuk melancarkan aksinya.

"Kalau nanti akan ada impor saya yakin mereka akan bermain di situ. Tapi ujung-ujungnya harga gas tetap mahal kalau dia bermain di impor tadi. Jadi harga gas US$ 6/MMBTU mustahil dicapai," tutupnya.


3. Erick Thohir Cicil Dana Nasabah Jiwasraya Rp 2 T Awal Maret

Kementerian BUMN menegaskan bahwa dana gagal bayar nasabah Jiwasraya bakal dicicil mulai awal Maret.

Staff khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan untuk tahap pertama akan ada Rp 2 triliun dana yang diberikan untuk nasabah gagal bayar.

"Pak Erick mengatakan, Februari atau awal Maret bertahap. Diperkirakan sampai Rp 2 triliun bisa diberikan untuk tahap awal, beberapa nasabah yang diprioritaskan akan kami berikan, nasabah yang dalam daftar kami sangat butuh uangnya," ungkap Arya dalam sebuah diskusi di bilangan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2020).

Arya juga mengatakan dana tersebut didapatkan dari investasi yang akan masuk ke dalam holding asuransi pelat merah yang sedang dibentuk. Dia menjelaskan dana yang masuk ada Rp 3 triliun hingga Maret.

"Kami harapkan awal Maret lah bisa dikerjakan bagi-bagi uang. Tadi dananya sekitar hampir Rp 3 triliun di kuartal I, masuk kuartal II jadi Rp 5 triliun," jelas Arya.

Kini Kementerian BUMN sendiri menurut Arya sedang mengebut pembentuk holding asuransi pelat merah. Pihaknya kini sedang menggarap Peraturan Pemerintah untuk mengubah status perusahaan asuransi Jamkrindo menjadi perusahaan terbuka (PT) dari yang sebelumnya berstatus Perum.

Hal itu dilakukan agar Jamkrindo bisa masuk ke dalam holding asuransi. Setelah itu, kementerian akan menggarap PP untuk membuat holding asuransi pelat merah.

"Ini ada proses, Jamkrindo misalnya itu masih Perum dia mau masuk holding harus PT. Nah ini kita lagi bikin PP agar dia jadi PT. Habis Jamkrindo kita bikin PP holding asuransi," kata Arya.

Kemudian, Arya memaparkan pihaknya membentuk anak perusahaan untuk menampung dana investasi yang akan digunakan untuk membayar dana nasabah Jiwasraya. Dia menjelaskan urusan landasan hukum bakal selesai di bulan Februari.

"Selanjutnya, kami bikin anak perusahaan, kami harapkan anaknya ini bisa dapat investasi dari luar. Kami bidik kuartal pertama bisa masuk langsung berjalan, urusan surat-surat kertas (landasan hukum) bisa beres bulan 2," papar Arya.