Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 20 Jan 2020 20:30 WIB

Pemerintah Tepis Omnibus Law Hilangkan Cuti Hamil

Anisa Indraini - detikFinance
Foto: Massa buruh berdemo menolak omnibus law cipta lapangan kerja. (Yogi-detikcom)
Jakarta - Para buruh yang tergabung dalam aliansi gerakan buruh bersama rakyat (Gebrak) hari ini demo di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Mereka menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) omnibus law cipta lapangan kerja.

Salah satu poin yang menjadi tuntutannya adalah RUU omnibus law dianggap tidak berpihak bagi kaum perempuan, karena hak cuti hamil 3 bulan dianggap jadi hilang.

Menanggapi itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso memastikan tidak ada hak cuti hamil yang dihilangkan. Menurutnya, cuti hamil bagi perempuan memang diperlukan.

"Tiba-tiba ada yang bilang penghapusan cuti hamil, saya nggak pernah ngomongin cuti hamil. Kan hamil memang perlu cuti, kita nggak akan seperti itulah. Mana ada kita urusin cuti hamil," kata Susi di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020).

"Substansi pun, upah minimum tidak turun. Tapi masih banyak yang bilang menentang upah minimum turun," sambungnya.


Susi menjelaskan, pembuatan RUU omnibus law sebenarnya sudah melibatkan perwakilan buruh untuk meminta masukan. Namun, memang belum disosialisasikan karena pemerintah butuh waktu untuk menyelesaikan konsep awal sebelum disosialisasikan kepada pihak luar.

"Begitu nanti proses pembahasan, siapapun kita undang. Kita akan membuka ruang diskusi seluas-luasnya," ucap Susi.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Di Omnibus Law Jokowi Bisa Ubah UU Pakai PP, DPR: Mungkin Salah Ketik"
[Gambas:Video 20detik]
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com