.webp)
Bagi mereka yang enggan pindah akan diberikan pensiun dini. Nah, pilih mana mau dipindah atau pensiun dini? Selain berita tentang PNS pusat dipindah ke ibu kota baru, berita terpopuler lainnya adalah pemerintah dan DPR berencana menghapus tenaga honorer.
Rencana merupakan hasil rapat Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo dengan Komisi II DPR, Senin (20/1/2020). Pengin tahu informasi selanjutnya, baca 5 berita detikFinance terpopuler berikut ini.
PNS Pindah ke Ibu Kota Baru atau Pensiun Dini
|
Desain ibu kota baru di Kalimantan Timur/Foto: Kementerian PUPR
|
Para abdi negara ini punya dua pilihan. Pertama, ikut pindah ke ibu kota baru dan diberi rumah dinas selama mengabdi di sana. Kedua, tidak pindah ke ibu kota baru dan mengambil opsi pensiun dini.
"Memang ditanya dulu, kan nggak mungkin dia ngantor di Jakarta, orang semuanya pindah. Kalau tidak mau kan bisa program pensiun dipercepat," kata Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (20/1/2020).
Baca selengkapnya di sini: PNS Pilih Nih: Pindah ke Ibu Kota Baru atau Pensiun Dini?
Pemerintah-DPR Berencana Hapus Honorer
|
Foto: Syahdan Alamsyah
|
Hal itu menjadi kesimpulan rapat kerja (raker) mengenai persiapan pelaksanaan seleksi CPNS periode 2019-2020 di ruang rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (20/1/2020).
"Mohon dicermati mudah-mudahan bisa menjadi kesepakatan kita bersama," kata pimpinan raker Komisi II Arif Wibowo.
Raker yang dimulai pada pukul 10.20 WIB ini pun menghasilkan lima kesimpulan yang sudah disepakati. Berikut kesimpulan raker antara Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana: Baca selengkapnya di sini: DPR dan Pemerintah Sepakat Hapus Tenaga Honorer
PNS Pindah ke Ibu Kota Baru Dapat Rumah
|
Desain ibu kota baru di Kalimantan Timur/Foto: Kementerian PUPR
|
Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa setiap ASN yang pindah ke IKN akan diberikan rumah dinas. Fasilitas pendidikan juga disiapkan di ibu kota baru.
"Kita siapkan sekolah, rumah, sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi kita siapkan, ada semua," kata Tjahjo di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (20/1/2020).
Baca selengkapnya di sini: PNS yang Pindah ke Ibu Kota Baru Dapat Rumah Lho
Anggota DPR Kritik Insentif Direksi BPJS Kesehatan
|
Menkes, BPJS Kesehatan rapat di DPR/Foto: Lamhot Aritonang
|
Anggota Komisi IX Dewi Asmara dari fraksi Partai Golkar membeberkan, berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) direksi memperoleh insentif sebesar Rp 342,56 juta per bulan. Sedangkan, insentif yang diterima Dewas per bulannya sebesar Rp 211,14 juta per bulan.
"BPJS Kesehatan menganggarkan beban insentif kepada direksi sebesar Rp 32,88 miliar. Jika dibagi ke 8 anggota direksi, maka setiap anggota direksi mendapatkan insentif Rp 4,11 miliar per orang. Dengan kata lain seluruh direksi menikmati insentif Rp 342,56 juta per bulan. Sementara beban insentif Dewas juga antara lain kepada 7 Dewas rata-rata sebesar Rp 2,55 miliar. Jika dalam 12 bulan, insentif yang diterima Dewas adalah Rp 211,14 juta per bulan," ungkap Dewi di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/1/2020).
Baca selengkapnya di sini: Insentif Direksi BPJS Kesehatan Rp 342 Juta/Bulan, DPR: Punya Hati?
Rekening Ilham Bintang Dibobol, Commonwealth Buka Suara
|
Foto: (Istimewa)
|
SVP Corporate Communications & Financial Inclusion PT Bank Commonwealth Bayu Irawan menjelaskan saat ini siap proses membantu menyelesaikan masalah yang menimpa salah satu nasabahnya.
"Kami turut prihatin dengan kejadian yang dialami oleh bapak IB (Ilham Bintang) Kami siap membantu proses atau langkah selanjutnya yang diperlukan untuk mendapatkan kejelasan atas kejadian ini," kata Bayu dalam siaran pers, Senin (20/1/2020).
Baca selengkapnya di sini: Rekening Ilham Bintang Dibobol, Commonwealth Buka Suara
Halaman 2 dari 6
