Sederet Jurus Mengejar Pajak Netflix

Hendra Kusuma - detikFinance
Sabtu, 25 Jan 2020 11:00 WIB
Foto: detikINET/Agus Tri Haryanto
Jakarta -

Polemik fatwa haram untuk Netflix sebaiknya dihentikan dan mengalihkan fokus pada kewajiban pajak perusahaan berbasis digital tersebut. Pasalnya, Netflix sudah lama mengeruk keuntungan di tanah air namun belum berkontribusi banyak bagi perekonomian nasional.

Sebelumnya beredar kabar Majelis Ulama Indonesia (MUI) berencana mengeluarkan fatwa haram jika layanan streaming Netflix terbukti ada konten negatif. Namun belakangan MUI menegaskan tak pernah ada rencana seperti itu.

Direktur Riset Core Indonesia, Piter Abdullah Redjalam menilai pemerintah harus segera mencarikan solusi untuk mengatur layanan video streaming Netflix tetap bisa dinikmati masyarakat namun memberikan kontribusi bagi negara.

"Kalau mau tangkap tikus jangan lumbungnya yang dibakar. Kalau ada film yang vulgar jangan Netflixnya yang diharamkan, di dalam Netflix kan ada juga film yang baik," kata Piter saat dihubungi detikcom, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Dia menyarankan salah satu upayanya adalah mengatur soal pajaknya sehingga Netflix berkontribusi pada penerimaan negara. Setelah itu pemerintah bisa mengatur konten filmnya.

"Harusnya dicarikan solusi bagaimana agar film-film vulgar tersebut bisa terseleksi dan tidak diputar, atau dilakukan sensor terlebih dahulu, pasti ada solusinya," ujarnya.

Kementerian Keuangan pun sedang berupaya mengejar pajak Netflix. Bagaimana caranya? Klik halaman berikutnya

Selanjutnya
Halaman
1 2