Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 28 Jan 2020 10:32 WIB

Alasan Jokowi Kebut Omnibus Law: Kita Mengalami Obesitas Regulasi

Danang Sugianto - detikFinance
Presiden Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Andhika/detikcom) Presiden Joko Widodo (Jokowi)/Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong produk hukum yang bisa merevisi undang-undang secara massal atau omnibus law. UU 'sapu jagat' ini sudah hampir matang.

Jokowi menilai, saat ini terlalu banyak aturan dan terlalu kaku hingga membuat Indonesia kalah dalam berkompetisi dengan negara lain.

"Kita sering kali justru membuat peraturan turunan yang terlalu banyak yang tidak konsisten, terlalu rigid dan mengekang ruang gerak kita sendiri. Menghambat kita dalam melangkah, mempersulit kita memenangkan kompetisi yang ada," ujarnya di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

Buktinya, lanjut Jokowi, ada sekitar 8.451 peraturan pusat dan 15.985 peraturan daerah. Jumlah itu dianggap terlalu banyak dan perlu dipangkas.

"Kita mengalami hyper regulasi, obesitas regulasi. Membuat kita terjerat oleh aturan yang kita buat sendiri. Oleh karena itu mulai dari PP, Perpres, Permen, Perdirjen, Perda harus kita sederhanakan," tegasnya.

Jokowi menilai Omnibus Law bisa menjadi solusi dari hal tersebut. Ada dua Omnibus Law yang tengah dipersiapkan pemerintah yakni Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan. Keduanya sudah siap disampaikan ke DPR RI.

"Omnibus Law Perpajakan dan Cipta Lapangan Kerja akan disampaikan. Omnibus law memang belum operate di Indonesia, tapi sudah diterapkan di berbagai negara lain. Harapannya hukum kita jauh lebih sederhana, fleksibel, dan siap berkompetisi," tambahnya.

Jokowi berharap dengan adanya omnibus law, Indonesia bisa memiliki kecepatan dan mengambil keputusan. Dengan begitu daya saing Indonesia bisa meningkat.

"Saya harapkan dukungan dari berbagai pihak bersama pemeirntah berada dalam satu visi yang sama, visi menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, responsif demi terwujudnya keadilan sosial," tutupnya.



Simak Video "Di Omnibus Law Jokowi Bisa Ubah UU Pakai PP, DPR: Mungkin Salah Ketik"
[Gambas:Video 20detik]
(das/ara)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com