Indonesia semakin dekat untuk menerapkan Traffic Separation Scheme (TSS) alias pemisahan alur laut untuk kapal-kapal yang berlayar. Untuk itu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan rapat koordinasi mengenai hal ini.
Dia mengundang Penasihat Khusus Menko Maritim dan Investasi Bidang Hankam Negara Marsetio dan Danseskoal Laksda TNI Amarulla Octavian ke kantornya.
Ditemui usai rapat, Marsetio mengatakan bahwa pertemuannya membahas kesiapan implementasi TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok.
"Tadi kita bicara kesiapan TSS, jadi gimana kesiapan Indonesia di mana akan berlaku TSS. Semua stakeholder terkait harus siap, saya sebagai Penasihat Menkomar Hankam tadi cek kesiapan masing-masing kementerian dan lembaga," ungkap Marsetio di kantor Luhut, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2020).
"Mulai dari Kementerian Perhubungan, TNI AL khususnya, Basarnas, dan BNPB," lanjutnya.
Dari catatan detikcom, TSS adalah suatu skema pemisahan jalur lalu lintas pelayaran kapal-kapal dalam suatu alur pelayaran yang ramai dan sempit serta banyaknya hambatan bernavigasi. Biasanya terjadi saat pelayaran memasuki pelabuhan atau selat.
TSS yang diadaptasi dari IMO (International Maritime Organization) digunakan untuk meningkatkan keamanan laju kapal yang melintas terutama di Selat Sunda dan Selat Lombok. Pasalnya, dua selat tersebut memiliki traffic yang cukup tinggi dengan adanya kapal penumpang maupun kapal barang.
Dengan skema TSS dapat memastikan kapal-kapal yang menggunakan alur tersebut bisa mendapatkan informasi yang memadai mengenai lalu lintas di sekitarnya. Sehingga mengurangi risiko terjadinya tubrukan kapal serta mengurangi risiko kapal kandas yang tidak disengaja dengan menjauhkan kapal dari terumbu karang.
Simak Video "Per 1 Juli, Kapal Melintas Selat Sunda-Lombok Wajib Ikuti Pemisah Jalur Laut"
[Gambas:Video 20detik]
(ara/ara)
