.webp)
Kepala BPTJ Polana B. Pramesti mengatakan pihaknya memiliki dua strategi besar untuk mendorong masyarakat naik angkutan umum. Pertama dia mengatakan ada strategi push policy, alias menekan penggunaan angkutan umum.
Dia mengatakan untuk menekan penggunaan angkutan umum mulai dari implementasi jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) hingga menaikkan tarif parkir.
"Itu ada di Perpres (55 tahun 2018) bertahap ya sampai 2029. Caranya pertama ada push policy kita introduced masyarakat untuk kurangi kendaraan pribadi. Caranya macam-macam lah, misalnya ERP, parkir juga bisa dimahalin, agar masyarakat berpindah," kata Polana ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).
Selain itu ada juga pull policy alias strategi untuk menggiatkan penggunaan transportasi umum. Polana menjelaskan pihaknya akan mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan integrasi transportasi umum.
"Kedua pull policy itu meng-encourage masyarakat untuk gunakan kendaraan umum. Nah ini kita siapkan infrastrukturnya, sarananya, hingga integrasinya," jelas Polana .
Selain itu, Polana juga mengimbau masyarakat untuk lebih banyak berjalan kaki. Dia menyebut akan membuat transportasi umum bisa ditempuh hanya dengan 500 meter berjalan kaki.
"Kalau bisa gunakan jalan sampe 500 meter, last mile-nya," kata Polana.
Sebelumnya Budi Karya menyebut, penggunaan transportasi oleh warga masih jadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Meski saat ini telah banyak transportasi yang menghubungkan berbagai tempat dan integrasi di Jabodetabek, saat ini penggunaan transportasi umum di Jabodetabek baru 32%.
Baca juga: Rencana Bangun MRT ke Tangsel Kian Nyata |
Berkaca dari Jepang dan Singapura, dia ingin pengguna transportasi umum meningkat jadi 60%. Dia menyebut hal ini menjadi PR bagi BPTJ.
"Kita memang masih lihat jumlah pengguna angkutan umum belum banyak, baru 32%. Padahal di Singapura, di Jepang 50-60%. Ini akan jadi tujuan utama," ungkap Budi Karya.
(hns/hns)
