Sri Mulyani Bicara Pria Bikin 'Gaduh' Dunia, Ekonomi RI Mentok 5%

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa saat ini dunia dihadapi ketidakpastian. Ketidakpastian global yang terjadi pada 2019 pun diyakini berlanjut hingga tahun ini.

"Ketidakpastian di 2019 terus berlanjut di 2020," kata Sri Mulyani di acara Mandiri Investment Forum 2020 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, ketidakpastian global disebabkan oleh perbuatan kaum laki-laki. Dia bilang kejadian-kejadian seperti Brexit, yaitu keluarnya Inggris dari Uni Eropa, hingga perang dagang antara Amerika Serikat dan China dipicu oleh pemimpin laki-laki.

"Dan ini hampir semuanya berkaitan dengan perbuatan manusia. Dalam artian, laki-laki yang membuat masalah seperti Brexit, perang dagang AS-China, protes di Hong Kong meski dipicu oleh seorang pemimpin perempuan, kemudian perang dagang Jepang-Korea, semua adalah laki-laki," jelasnya.

Baca selengkapnya di sini: Sri Mulyani Sebut Laki-laki Bikin 'Gaduh' Dunia

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 sebesar 5,02%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di 2018 sebesar 5,17%.

Pertumbuhan ekonomi 2019 ini meleset dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,3%.

Selama era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya 5,04% per tahun.

Berikut data pertumbuhan ekonomi era Presiden Jokowi:
Pertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 4,88%
Pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,03%
Pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,07%
Pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,17%
Pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,02%

Selama pemerintahan Jokowi-JK pertumbuhan ekonomi Indonesia tak mampu berada di atas 5,2%. Paling tinggi hanya mampu mencapai 5,17% di 2018 lalu.

Baca selengkapnya di sini: 5 Tahun Jokowi, Pertumbuhan Ekonomi Stuck di 5%

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2019 5,02%. Angka ini lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 5,17%.

Hitungan dari pertumbuhan ekonomi nasional tersebut adalah pertumbuhan ekonomi daerah. Menariknya, ada satu daerah yang justru ekonominya tak tumbuh, bahkan minus. Daerah tersebut ialah Maluku dan Papua.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, secara spasial atau wilayah, pertumbuhan ekonomi nasional masih ditopang oleh Pulau Jawa dan Sumatera. Untuk Jawa, DKI Jakarta jadi penyumbang terbesar.

"Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 strukturnya tidak banyak berubah, sepanjang 2019 provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Sumatra itu memberikan kontribusi terbesar pada Indonesia, di jawa terbesar di Jakarta," kata Suhariyanto di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).

Baca selengkapnya di sini: Parah! Ekonomi Papua Tak Tumbuh, Malah Minus

Indonesia berpeluang memasok 70.000 tenaga kerja ke Jepang. Pasalnya negeri berjuluk Matahari Terbit itu sedang defisit tenaga kerja.

Hal itu diungkapkan Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jepang Tri Purnajaya. Menurut Tri Jepang defisit 345 ribu tenaga kerja pada 14 sektor, mulai dari pertanian, makanan, hingga manufaktur.

Indonesia menargetkan bisa mengisi porsi 70.000 tenaga kerja.

"Tapi itu juga harus punya persyaratan orang dengan kemampuan khusus. 345 ribu tenaga kerja (yang tersedia), itu bersaing dengan negara lain untuk diisi 5 tahun ke depan," ucap Tri saat di kantor KBRI Indonesia untuk Jepang di Tokyo, Rabu (5/2/2020).

Baca selengkapnya di sini: Mau Kerja di Luar Negeri? Jepang Lagi Butuh 345.000 Tenaga Kerja

Lini masa di media sosial Twitter dihebohkan dengan hashtag Bubarkan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sekitar 7.500 orang ngetwit terkait hal tersebut.

#Bubarkan OJK juga sempat menjadi trending topic di jagat Twitter. Hingga pukul 17.30 WIB Rabu (5/2/2020), tagar tersebut berada di posisi 9 trending topic Indonesia.

Banyak netizen ngetwit soal Jiwasraya dan lemahnya pengawasan OJK. Beberapa netizen juga usul fungsi OJK dikembalikan ke Bank Indonesia (BI).

Baca selengkapnya di sini: Bubarkan OJK Trending di Twitter