.webp)
Pemerintah optimis mampu menurunkan tingkat kemiskinan ke level 6,5%-7% di tahun 2024. Target tersebut kini juga dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) penanggulangan kemiskinan, pencegahan stunting, dan program dana desa.
Turut hadir Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dan beberapa pejabat terkait lainnya.
Wapres Ma'ruf Amin pun meminta kepada para menteri yang hadir dalam rakor untuk bisa merealisasikan target penurunan tingkat kemiskinan di tahun 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya meminta kepada para Menko dan Menteri terkait lainnya agar senantiasa bekerja keras, inovatif serta memantapkan koordinasi untuk memastikan tercapainya target pengurangan tingkat kemiskinan pada akhir tahun 2024," kata Ma'ruf Amin di gedung Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).
Rakor kali ini merupakan lanjutan rapat pada November 2019. Topik utama rakor kali ini adalah membahas sejumlah langkah yang perlu diambil serta strategi pengurangan tingkat kemiskinan dan penurunan stunting pasca ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
Dalam RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan target penurunan tingkat kemiskinan antara 7% sebagai target moderat hingga 6,5% sebagai target optimis pada akhir tahun 2024. Sementara itu, perkiraan jumlah penduduk miskin pada akhir tahun 2024 ditargetkan berada pada kisaran 18,34 juta sampai 19,75 juta. Ini artinya diperlukan penurunan jumlah penduduk miskin antara 5,04 sampai 6,45 juta dalam kurun waktu 2020 sampai 2024.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan paling anyar berada di level 9,22% per September 2019. Persentase ini menurun sebesar 0,19 persen poin dari kondisi Maret 2019 dan 0,44 persen poin dari kondisi September 2018. Jika dilihat dari jumlahnya, pada September 2019 masih terdapat 24,79 juta orang miskin di Indonesia. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun menjadi 6,56% dan menjadi 12,60% untuk daerah perdesaan.
Wapres bilang dalam rapat tersebut juga dibahas kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui upaya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan. Upaya menurunkan beban pengeluaran antara lain melalui perbaikan dan perluasan program bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), program bantuan pangan (Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai), program Indonesia pintar (PIP) dan program Indonesia pintar kuliah (PIP-K).
Selain itu juga akan didorong perbaikan jaminan sosial melalui program Indonesia sehat atau jaminan kesehatan nasional (JKN) serta reformasi kebijakan subsidi energi termasuk subsidi listrik dan subsidi LPG. Upaya penting yang ingin dicapai dalam perbaikan kualitas bantuan sosial, perlindungan sosial serta subsidi adalah dalam rangka mempertajam ketepatan sasaran agar program-program tersebut mampu menyasar masyarakat miskin dan rentan yang berhak.
Sementara itu, upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan dilakukan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal dan memperluas akses pekerjaan dengan tujuan jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menjaga stabilitas harga.
Pada kesempatan tersebut juga dibahas mengenai efektivitas dana desa. Sampai saat ini masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi penyaluran dana desa. Untuk itu Ma'ruf Amin memberikan arahan kepada Menko dan Para Menteri agar berkoordinasi untuk mempercepat Penyaluran Dana Desa Tahap I 2020.
Seperti diketahui, untuk mempercepat penyaluran dana desa, pemerintah berencana menyalurkan dana desa langsung ke rekening desa (RKUDes). Dalam masa transisi ini, penyaluran sampai Februari 2020 baru mencapai Rp 538 Miliar di 1.295 desa, sangat jauh dibandingkan Rp 4,67 Triliun pada Februari 2019.
Tantangan lainnya adalah penyelesaian pembayaran penghasilan tetap kepala desa (Siltap). Terkait dengan hal tersebut, Wapres meminta agar Kemendagri dan Kemenkeu agar berkoordinasi untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran penghasilan tetap kepala desa, serta Kemendagri agar memperbaiki pencatatan jumlah dan status desa,
Selain itu Wapres juga mengarahkan agar Kemendesa mendorong peran BUMDes dalam pengembangan ekonomi lokal.
(hek/das)
