Daftar Kebijakan Susi yang Diminta Nelayan Revisi ke Edhy Prabowo

6. Permen KP No.4/ PERMEN-KP/2015 ttg Larangan Penang-kapan Ikan di WPPNRI 714

Potensi masalah dari permen ini adalah membuat setiap orang tidak boleh menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714 yang meliputi perairan Laut Banda dan Teluk Tolo.

Para nelayan berharap Edhy dapat mengembalikan aturan itu ke Undang undang perikanan yang ada sebelumnya.

7. Permen KP No.71/ PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPPNRI

Aturan ini secara tegas melarang penggunaan pukat udang, cantrang, hingga pukat cincin grup pelagis besar. Ditambah lagi aturan terkait ABPI lampu dalam beleid tersebut dianggap tidak efektif.

Untuk itu, para delegasi nelayan yang hadir meminta Permen KP No.71/2016 ini untuk segera direvisi khususnya untuk pasal 23 ayat (4) beleid itu.

Para delegasi nelayan berharap pasal itu dapat segera dikembalikan ke Permen KP No.26/ PERMEN KP/2014 tentang Rumpon. Sehingga, alat tangkap pukat cincin pelagis besar nanti dapat kembali diizinkan.

Lalu pasal 31 ayat (5) huruf B beleid itu pun dirubah yaitu kapasitas daya lampunya dapat ditingkatkan lagi. Pada pasal yang ada sekarang, aturan daya lampu hanya boleh mencapai total daya

8. Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) No. D.1234/DJPT/ PI.470 tentang Pembatasan Ukuran GT Kapal Perikanan pada SIUP, SIPI dan SIKPI

Surat edaran ini dianggap tidak mengikuti keekonomian usaha dan bertentangan dengan Permen KP No. 36 tahun 2015 tentang Kriteria dan Pengelompokan Skala Kecil, Skala Menengah, Skala Besar Dalam Pungutan Hasil Perikanan.

Untuk itu, secara singkat para nelayan meminta agar surat edaran tersebut segera dicabut.