Ojol Masuk Komponen Inflasi Bukti Transportasi Umum RI Masih Buruk?

Tarif transportasi online meliputi ojek dan taksi online mulai awal tahun ini masuk menjadi beberapa komoditas yang digunakan untuk menghitung angka inflasi. Tarif ini telah dijadikan indeks harga konsumen (IHK) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Peneliti ekonomi INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara menilai bahwa dengan masuknya transportasi online menjadi IHK, membuktikan bahwa transportasi yang satu ini lebih sering digunakan dibanding transportasi umum oleh masyarakat.

Hal ini menandakan bahwa transportasi umum masih bermasalah. Dia menyebut bahwa dari sisi ketersediaannya transportasi umum kurang dibanding permintaannya.

"Ya bisa jadi ini tanda bahwa moda transportasi umum kita bermasalah. Dari sisi ketersediaan tidak sebanding dengan demand. Apalagi di jam-jam sibuk akhirnya masyarakat sebagian memilih ojol," ungkap Bhima kepada detikcom, Rabu (12/2/2020).

Namun demikian dia menilai tarif transportasi online memang sudah layak menjadi komponen IHK. Pasalnya, jumlah pengemudi transportasi online cukup besar. Terlebih lagi populasinya kebanyakan di Jabodetabek yang menjadi fokus peredaran uang di Indonesia.

"Jumlahnya memang cukup besar sekarang driver ojol baik mobil dan motor tembus di atas 2 juta orang. Sementara populasinya terbesar di Jabodetabek daerah yang menguasai 70% lebih peredaran uang se-Indonesia," ungkap Bhima.

"Sudah layak ojol dimasukkan dalam komponen inflasi," lanjutnya.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno juga mengatakan bahwa masuknya tarif transportasi online dalam IHK disebabkan oleh kurangnya infrastruktur transportasi umum. Dia menyebut hanya Jakarta yang mulai bagus transportasi umumnya, meski itu belum sempurna.

"Infrastruktur transportasi umum di Indonesia memang tergolong buruk sekali, jadi kebanyakan pakai yang online setiap hari," ungkap Djoko.

Bahkan, dia menilai untuk di daerah pun lebih baik mengandalkan ojol dan taksi online karena kurangnya infrastruktur. Wajar saja kalau transportasi online sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat.

"Kalau dilihat ke daerah untuk bepergian lebih bak mengandalkan ojol dan taksi, karena negara gagal membuat transportasi umum yang murah buat rakyat," kata Djoko.

Seperti diketahui, BPS memasukkan sejumlah komoditas baru dalam menghitung inflasi mulai awal 2020, salah satunya adalah pengeluaran untuk transportasi online. Kepala BPS Suhariyanto menyebut hal ini dilakukan berdasarkan pola konsumsi terkini di masyarakat.

Selain tarif transportasi online, aksesoris handphone, powerbank, hingga jasa penitipan anak juga masuk dalam hitungan.