.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pagi ini menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) Daerah di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
Dalam sambutannya, Tito bercerita pengalamannya ketika masih menjadi Wakapolsek Metro Sawah Besar, Polres Metro Jakarta Pusat pada tahun 1991. Ia menuturkan, kala itu ia takut jika melihat gedung Kemenko Perekonomian yang letaknya persis di seberang Polsek Sawah Besar.
"Saya cerita sama Bu Menteri Keuangan, kemarin waktu kita dua hari lalu ke tempat beliau. Tahun 1991 waktu saya Wakapolsek di depan sana, di Polsek Sawah Besar. Itu kalau melihat gedung ini rasanya takut sekali," kata Tito di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/2/2020).
Rasa takutnya itu timbul ketika bertemu dengan menteri-menteri yang berlalu-lalang ke gedung tersebut. Ia merasa, sebagai Wakapolsek, melihat menteri itu mengerikan.
"Pejabat tinggi semua, namanya Wakapolsek, kapten, melihat menteri itu ngeri," ungkap Tito.
Namun, melihat dirinya saat ini, ia tak percaya bisa berdiri di kantor Kemenko Perekonomian dan sudah menjabat sebagai menteri yang dulunya ia takuti.
"Tapi hari ini bisa berdiri, masuk ke sini dalam posisi menteri lagi. Jadi rupanya hanya untuk bergerak dari 100 meter saja memerlukan waktu hampir 19 tahun," tutur mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) tersebut yang disambut gelak tawa hadirin.
Di rapat koordinasi ini, Tito menandatangani nota kesepahaman pembentukan sistem ETP. Penandatanganan dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartaro, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan
Harapannya, dengan ETP ini maka seluruh transaksi di daerah dapat tercatat dengan baik, dan dapat dilacak seluruh pihak berwenang untuk suatu kepentingan.
"Kemendagri berterima kasih banyak atas kesediaan Pak Menko, Bu Menkeu, Pak Gubernur Bank Indonesia, dan Kemenkominfo atas inisiatif dan kerja sama ini. Ini memerlukan sosialisasi. Memang ada beberapa daerah yang sudah menerapkan cashless transaction baik belanja maupun pendapatan dengan melibatkan pihak-pihak ketiga. Otomatis ini bisa terlacak semua," ujar dia.
(eds/eds)
