Mau Gugat Dewas TVRI, Helmy Yahya Tunggu Hasil Audit BPK

Vadhia Lidyana - detikFinance
Sabtu, 15 Feb 2020 22:00 WIB
Eks Dirut TVRI Helmy Yahya penuhi panggilan Komisi I DPR untuk hadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU). Rapat itu terkait pemecatan dirinya oleh Dewas TVRI.
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Mantan Direktur Utama (Dirut) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI akan menggugat Dewan Pengawas (Dewas) atas keputusan pemecatan. Helmy Yahya menunjuk mantan Wakil Ketua KPK, yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Bank BTN, Chandra Hamzah sebagai penasihat hukum.

Namun, hingga saat ini gugatan itu belum juga diajukan oleh Helmy ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Chandra mengatakan, pihaknya masih menyusun beberapa pertimbangan untuk mengajukan gugatan ke Dewas.

"Ya beberapa variabel, beberapa hal masih kita pertimbangkan. Kita lihatlah perkembangannya," kata Chandra usai menghadiri pembukaan Indonesia Properti Expo (IPEX) 2020 di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (15/2/2020).

Sebagai pelengkap materi gugatan, pihak Helmy masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja perusahaan, dewan direksi, dan Dewas. Menurut keterangan Chandra, hasil audit tersebut akan disampaikan pada hari Senin (17/2).

"Kita tunggu deh hasil Audit BPK. Harusnya, 14 Februari. Tapi jadi Senin besok ya," imbuh Chandra.

Sebelumnya, detikcom sudah menghubungi Anggota BPK Achsanul Qosasi. Ia mengatakan, pihaknya akan menyampaikan hasil audit atas kinerja TVRI pada hari Senin mendatang.

"Hari senin saya serahkan ke DPR jam 14.00 WIB. Besok Senin saya jelaskan semua di DPR Komisi I," ungkap Achsanul kepada detikcom melalui pesan singkat, Jumat (14/2/2020).

Dihubungi secara terpisah, Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris dari fraksi PDIP mengatakan, melalui hasil audit ini bisa menjdi bahan gugatan Helmy di PTUN. Meski Komisi I DPR RI tak bisa mengembalikan Helmy pada posisi Dirut TVRI, namun menurutnya jika melalui keputusan PTUN hal itu bisa dilakukan.

"Jadi nanti kalau PTUN memutuskan bahwa pemecatan itu tidak sah atau melawan hukum maka bisa saja Pak Helmy dikembalikan ke posisi Dirut melalui jalur hukum," papar Charles kepada detikcom melalui sambungan telepon, Jumat (14/2/2020).

Menurut Charles, Komisi I sangat kecewa atas keputusan Dewas yang saat ini malah membuka perekrutan calon Dirut TVRI. Padahal, proses audiensi di antara Helmy dan Dewas di DPR belum selesai.

"Sebetulnya kalau bicara etika, Dewas harusnya menunggu proses selesai. Baru nanti dibuka perekrutan calon Dirut baru. Tidak harus sekarang. Toh masih ada waktu," pungkasnya.



Simak Video "Helmy Yahya Curhat Soal Liga Inggris TVRI ke Sandiaga Uno"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)