Di Depan Jokowi, Bahlil Lapor Ada Gubernur Berlagak Bak Presiden

Trio Hamdani - detikFinance
Kamis, 20 Feb 2020 11:01 WIB
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia/Foto: Sekretariat Kabinet
Jakarta -

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya gubernur yang merasa seperti presiden karena tidak mau melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Melalui Inpres tersebut, Jokowi mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala BKPM. Bahlil mengatakan, untuk daerah, dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

"Harapan kita adalah dengan Inpres tersebut, Bapak Presiden, dan Bapak Mendagri juga kami laporkan, terima kasih Pak Mendagri sudah langsung membuat surat edaran kepada gubernur, bupati, wali kota. Namun perlu kami sampaikan secara terhormat mohon maaf Pak Presiden, belum semua bupati melakukan ini," katanya di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Hal itu disampaikan oleh Bahlil saat menyampaikan laporan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2020 hari ini. Rakornas dibuka secara resmi oleh Jokowi.

Rakornas yang diselenggarakan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di pusat hingga daerah, baik pengambilan keputusan dalam kebijakan, pelayanan dan fasilitasi pelaksanaan investasi baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Jadi masih ada satu gubernur yang belum (melaksanakan Inpres Nomor 7). Kemarin saya sengaja bilang bahwa mohon maaf, jangan sampai ada bupati yang merasa seperti presiden. Ini bahaya juga karena presiden Indonesia hanya satu namanya Joko Widodo," tambahnya.

Dalam kesempatan sebelumnya Bahlil menjelaskan ada gubernur di Kalimantan yang belum bersedia menyerahkan kewenangan perizinan ke DPMPTSP.

"Saya tahu bahwa masih ada satu gubernur yang nggak mau kasih, yaitu di Kalimantan, dan saya sudah lapor ke Pak Presiden. Saya bilang, 'Bapak Presiden, kita harus tegakkan aturan. Negara ini masih NKRI. Nggak boleh ada gubernur lain yang merasa juga seperti presiden di negara ini. Nggak boleh,'" jelasnya di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (19/2/2020).



Simak Video "Investasi Terhambat, Kepala BKPM: Ada 'Hantunya'"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/ara)