Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 25 Feb 2020 12:35 WIB

RI Jadi Negara Maju, Luhut Pastikan Insentif Dagang AS Tak Hilang

Anisa Indraini - detikFinance
Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan  di  Jakarta, Kamis (26/5/2016). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan/Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang dan dinyatakan sebagai negara maju dalam perdagangan Internasional. Dengan bergantinya status ini dikhawatirkan Indonesia kehilangan fasilitas Generalize System of Preference (GSP) atau keringanan bea masuk impor barang ke Amerika Serikat (AS).

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bergantinya status Indonesia dengan fasilitas GSP adalah dua hal yang berbeda.

"Kalau ada isu dikaitkan dengan kita tidak lagi dikategorikan sebagai negara miskin itu dua hal yang berbeda. Jadi ada 26 negara yang dikategorikan itu (negara maju) termasuk Indonesia, Vietnam dan India. Tapi GSP ada deal sendiri lagi. Jadi kalau ada orang bilang ada strategi licik itu tidak benar, jangan kita buruk sangka," kata Luhut dalam acara coffee morning di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020).

Bahkan pada 2 Maret 2020 mendatang, dikatakan Luhut, tim USTR akan ke Indonesia untuk bertemu dengan perwakilan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) membicarakan keberlanjutan GSP.

"Berbicara mengenai GSP itu setelah sekian belas tahun sudah selesai. Jadi besok tanggal 2 bulan Maret tim dari USTR akan bertemu dengan tim dari Kementan dan Kemendag untuk menyelesaikan detail," sebutnya.

Jika Indonesia mendapat fasilitas GSP, bisa memangkas bea masuk impor sebesar US$ 2,4 miliar per tahun.

"Jadi kita di situ bisa mendapat fasilitas kira-kira US$ 2,4 miliar per tahun. Ini akan membikin kita tetap kompetitif," ujarnya.

Luhut mengatakan, pemerintah ingin menaikkan level perjanjian dagang dengan AS menuju limited free trade agremeent alias perjanjian dagang bebas terbatas.

"Mengenai GSP kita punya pikiran untuk meningkatkan jadi limited free trade agreement. Jadi kita naikkan satu level lagi," ucapnya.

Level ini belum sampai level teratas yaitu free trade agreement. Menurutnya, jika sampai pada level ini perlu persetujuan dengan waktu yang panjang.

"Belum sampai pada free trade agreement, karena kalau itu nanti akan dapat persetujuan cukup panjang dari kongres segala macam. Jadi target kita akan ke situ (limited free trade agreement)," ucapnya.



Simak Video "Demi Keselamatan Bersama, Luhut Ajak Masyarakat Jangan Mudik"
[Gambas:Video 20detik]
(ara/ara)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com