.webp)
Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna mengungkapkan seharusnya para gubernur tak perlu cemas dan khawatir datang ke DPR. "Tidak perlu cemas atau takut, justru dialog dengan DPR itu untuk mencari dukungan, bantuan dan solusi untuk menyelesaikan masalah. Karena ada juga Menteri PUPR, BMKG, BNPB," ujar Yayat saat dihubungi detikcom, Rabu (26/2/2020).
Dia mengungkapkan, apalagi saat ini BMKG memiliki informasi yang cukup lengkap dan canggih terkait cuaca yang bisa digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
"Itu konteks kerja sama, kenapa harus dihindari? Kalau mau normalisasi ya kerjakan. Kalau tidak ya dirumuskan dengan bertemu DPR dan cari program untuk kerja bersama. Kan katanya DKI tidak bisa kerja sendiri, harus dibantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekitarnya," ujarnya.
Menurut Yayat, masalah yang terjadi di lapangan seharusnya bisa diselesaikan oleh level bawah Gubernur seperti Walikota, Camat sampai lurah. Mereka bisa melaporkan langsung penanganan kepada gubernur.
"Jadi gubernurnya tidak perlu menghabiskan energi. Ketika gubernur tahu butuh pemerintah pusat untuk bantuan menyelesaikan masalah dia bisa bilang 'tolong bantu saya'," kata dia.
Yayat menambahkan, kedatangan gubernur ke DPR harus mewakili suara rakyat yang sudah memilihnya. Pasalnya ada warga DKI Jakarta yang sudah mengalami banjir 3-5 kali dalam waktu dua bulan.
"Gubernur adalah suara rakyat yang sudah memilih dia, gubernurnya nggak perlu baper. Bilang aja, saya terima kritikan dan saya akan perbaiki karena warga saya butuh bantuan. Dengan koordinasi itu, bisa diselesaikan sama-sama tidak perlu takut lah. Kalau tidak mau dikritik ya tidak usah jadi pemimpin," jelasnya.
Menurut Yayat, pemimpin adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah secara bergotong royong agar persoalan bisa lebih cepat diselesaikan.
(kil/dna)
