Jakarta -
Berita terpopuler detikFinance, Rabu (26/2/2020) tentang kritik keras Komisi V DPR terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait penanganan banjir. Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menilai persoalan banjir di DKI Jakarta bukan soal normalisasi atau naturalisasi, namun tak ada kerjanisasi.
Selain soal kritik keras DPR ke Anies Baswedan, berita terpopuler lainnya adalah Menteri BUMN menyampaikan pesan keras terkait BUMN di bawah komandonya. Dia mengatakan, BUMN itu bukan badan usaha milik nenek lu.
Apa maksud pernyataan Erick tersebut? Kemudian, apa saja isi kritikan keras DPR ke Anies Baswedan? Baca 5 berita terpopuler detikFinance berikut ini.
Ketua Komisi V DPR RI dari fraksi PDIP Lasarus menyatakan kekecewaannya karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak hadir dalam rapat penanganan banjir siang ini.
Lasarus juga menyinggung perbedaan konsep penanganan banjir di Sungai Ciliwung dari Anies, yakni naturalisasi. Konsep ini memang berbeda dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yaitu normalisasi yang senada dengan konsep Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Menurut Lasarus, daripada mengusungkan perbedaan konsep, lebih baik Anies menunjukkan kinerjanya dalam menangani banjir.
"Sebetulnya kami ingin menyelesaikan perdebatan di luar terkait dengan naturalisasi dan normalisasi. Tapi kami pengin dengar apa sih kerjanisasi yang telah dilakukan," kata Lasarus di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Baca selengkapnya di sini:
DPR ke Anies: Perkara Banjir DKI Bukan Naturalisasi, tapi Tak Ada Kerjanisasi!Sejumlah titik di wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi kemarin (25/2) terdampak banjir. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pun buka suara soal penyebab banjir di Bekasi.
"Kalau Bekasi karena (meluapnya) sungai Bekasi," kata Basuki usai menghadiri rapat penanganan banjir di Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Selain itu, penyebab banjir permukiman warga Bekasi yang letaknya di pinggir Tol Jakarta-Cikampek (Japek) adalah proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCIC) yang sedang digarap oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Untuk menangani banjir di kawasan tersebut, pihaknya membongkar drainase di Tol yang tertutup proyek KCJB.
"Kalau di pinggir-pinggir tol karena ada pengerjaan Proyek KCIC, Kereta Cepat maka kita bongkarin drainasenya. Kita bongkar karena dia menutup-nutup. Kalau itu iya, di KM 8, 19, 34," jelas Basuki.
Baca selengkapnya di sini: Pesan Keras Erick Thohir: BUMN Bukan Badan Usaha Milik Nenek Lu!
Sejumlah titik di wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi kemarin (25/2) terdampak banjir. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pun buka suara soal penyebab banjir di Bekasi.
"Kalau Bekasi karena (meluapnya) sungai Bekasi," kata Basuki usai menghadiri rapat penanganan banjir di Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Selain itu, penyebab banjir permukiman warga Bekasi yang letaknya di pinggir Tol Jakarta-Cikampek (Japek) adalah proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCIC) yang sedang digarap oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Untuk menangani banjir di kawasan tersebut, pihaknya membongkar drainase di Tol yang tertutup proyek KCJB.
"Kalau di pinggir-pinggir tol karena ada pengerjaan Proyek KCIC, Kereta Cepat maka kita bongkarin drainasenya. Kita bongkar karena dia menutup-nutup. Kalau itu iya, di KM 8, 19, 34," jelas Basuki.
Baca selengkapnya di sini: Terungkap! Ini Penyebab Banjir di Bekasi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hari ini menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kinerja Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI ke DPR RI. Laporan yang diserahkan ini merupakan kinerja pelaksanaan tugas TVRI dalam periode 2017-2019.
Hasilnya, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengatakan ada 6 temuan yang ditemukan BPK sebagai penyebab ketidakharmonisan antara Dewan Pengawas dan Dewan Direksi TVRI.
"Intinya temuan ada yang cukup signifikan. Ini pemeriksaan kinerja, itu lebih mengarah kepada ketaatan terhadap aturan yang dibuat oleh negara, Presiden, Menteri dan TVRI itu sendiri," kata Achsanul di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Baca selengkapnya di sini: BPK Temukan 6 Pelanggaran Dewas soal Pencopotan Dirut TVRI
Ketua Komisi V DPR RI dari fraksi PDIP Lasarus mempertanyakan 'kerjanisasi' Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama Jakarta dilanda Banjir. Pasalnya, saat diundang untuk menghadiri rapat penanganan banjir siang tadi di DPR RI, Anies tak juga menampakkan batang hidungnya.
Menanggapi itu, Anies langsung angkat suara. Menurutnya, selama banjir, Anies bersama jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya melakukan kerja-kerja nyata seperti pengecekan lokasi-lokasi terimbas banjir.
"Bukan hanya pengecekan lapangan, kan pengecekan lapangan itu satu memastikan bahwa kebutuhan logistik dari masyarakat itu terpenuhi. Kedua, pos-pos kesehatan melayani semua kebutuhan," ujar Anies ditemui setelah melakukan Groundbreaking Museum Internasional Sejarah Nabi dan Peradaban Islam di Ancol, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Baca selengkapnya di sini: Dikritik Keras DPR soal Banjir, Anies Buka Suara
Halaman Selanjutnya
Halaman