Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 27 Feb 2020 06:00 WIB

Sindir Dewas Rasa Menteri, BPK Ungkap 6 Pelanggaran Copot Dirut TVRI

Anisa Indraini - detikFinance
dirut tvri Foto: Luthfy Syahban/Tim Infografis
Jakarta -

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi menyebut Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI rasa menteri. Hal ini setelah pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap kinerja lembaga televisi milik negara tersebut.

Achsanul mengatakan, ada hak-hak yang dinikmati oleh Dewas selama ini yang tidak sesuai dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 tahun 2005 dan Nomor 12 tahun 2005 tentang LPP TVRI.

"Dewas itu jabatannya sebenarnya di dalam Undang-undang itu adalah non eselon. Jadi kalau non eselon, ada hal-hal yang tidak sesuai selama ini menjadi hak dan dinikmati oleh Dewas," kata Achsanul di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Achsanul mencontohkan, Dewas TVRI telah menafsirkan bahwa non eselon adalah Pejabat Negara setingkat Menteri, Ketua/Anggota KPK dan BPK, dan DPR. Menurutnya, itu suatu penilaian yang terlalu tinggi.

"Diskusi dengan Dewas, tim mengatakan bahwa Dewas setara dengan menteri dan setara dengan DPR. Ini yang terlalu ketinggian untuk mereka menilai dirinya," ucapnya.

Selain telah mendapatkan tunjangan transportasi sebesar Rp 5 juta sebagai haknya, Achsanul bilang, Dewas TVRI menggunakan fasilitas yang tidak semestinya seperti kendaraan dinas setara eselon I dan tiket penerbangan kelas bisnis.

"Fasilitas-fasilitas yang dinikmati pun ketinggian, tidak semestinya menjadi hak Dewas. Dia (Dewas) menggunakan kendaraan dinas setara eselon I, penerbangan kelas bisnis," imbuhnya.

BPK sendiri telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kinerja LPP TVRI ke DPR RI. Laporan yang diserahkan ini merupakan kinerja pelaksanaan tugas TVRI dalam periode 2017-2019.

Hasilnya, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengatakan ada 6 temuan yang ditemukan BPK sebagai penyebab ketidakharmonisan antara Dewan Pengawas dan Dewan Direksi TVRI.

"Intinya temuan ada 6 yang cukup signifikan. Ini pemeriksaan kinerja, itu lebih mengarah kepada ketaatan terhadap aturan yang dibuat oleh negara, Presiden, Menteri dan TVRI itu sendiri," katanya.

Achsanul mengatakan ada peraturan yang dibuat oleh Dewas yang tidak sesuai dengan Undang-undang (UU) pasal 13 tahun 2005 tentang LPP TVRI.

Berdasarkan hasil temuan BPK, apa saja 6 pelanggaran yang telah dilakukan Dewas TVRI?

Sindir Dewas Rasa Menteri, BPK Ungkap 6 Pelanggaran Copot Dirut TVRI

Selanjutnya
Halaman
1 2
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com