.webp)
"Setiap gerakan harus ada langkah-langkah yang sudah kita kerjakan, yang penting apa yang menjadi masalah kita selesaikan," ujar Edhy dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2020).
Edhy menambahkan, ia mendapatkan dua arahan penting dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk sektor kelautan dan perikanan. Pertama, membangun komunikasi dengan pelaku usaha dan nelayan.
"Tidak ada lagi negara tidak tahu masalah nelayan. Saya tidak ada guna kalau komunikasi pun tidak bisa selesai," sambung Edhy.
Demi komunikasi yang optimal, dirinya menjamin lembaganya tak akan berjarak dengan nelayan. Menurutnya, kantor pusat KKP di Jakarta, adalah tempat bagi masyarakat dari daerah untuk mencari jawaban.
"Tidak ada lagi jarak di antara KKP dengan masyarakat. Kantor pusat itu tempat orang daerah mencari jawaban. Itu demi kemajuan KKP, kelautan dan perikanan Indonesia," jelasnya.
Arahan kedua, selama ini sektor budi daya hanya digarap sebesar 10%. Alhasil, masih terdapat sejumlah ruang kosong yang bisa diisi dalam budi daya.
"Di Indonesia budi daya kita baru 10%, itu pun belum optimal. DPR mendukung dengan menambah anggaran. Ini upaya untuk serius mendukung budi daya," ungkapnya.
Ke depan, Edhy optimistis seiring dengan pertumbuhan penduduk dunia akan membutuhkan lebih banyak ikan. Karenanya, ia berkomitmen untuk hadir dalam setiap persoalan budi daya.
Dalam kesempatan itu, Edhy pun menyerahkan bantuan 113.000 benih ikan bawal bintang yang merupakan hasil pembenihan dari Balai Perikanan Budi Daya Laut Batam kepada 10 kelompok pembudi daya ikan di Kepulauan Riau
"Harus bangga tinggal di Kepri, karena Kepri punya potensi luar biasa," pungkasnya.
(akn/ara)
