Ekonomi RI Bakal Konservatif

Jakarta - Dengan masuknya Boediono sebagai Menko Perekonomian, seperti yang sudah diduga semula arah perekonomian Indonesia tampaknya bakal mengambil jalur konservatif. Apalagi pada tahun 2006, stabilisasi makro mendapat tantangan berat.Hal tersebut disampaikan anggota Komisi XI DPR RI Dradjad H Wibowo kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2005).Banyak kalangan menilai Boediono cenderung mengambil kebijakan yang konservatif saat menjadi menkeu pada era Presiden Megawati.Dradjad mencontohkan tantangan berat yang harus dihadapi perekonomian Indonesia, seperti neraca pembayaran kemungkinan akan cenderung defisit. Selain itu, dolar AS di pasar uang dunia akan menguat dibandingkan mata uang lainnya seperti euro dan yen, sehingga otomatis rupiah akan terdepresiasi. "Ini akan menyebabkan tekanan untuk melakukan stabilisasi ekonomi makro," tegasnya.Untuk itu, Dradjad mengingatkan agar Boediono tidak mengambil langkah yang sama saat dirinya menjabat sebagai menkeu. "Jangan sampai menjaga stabilisasi dengan mengalihkan utang ke tahun berikutnya, menggunakan tabungan pemerintah dalam jumlah yang besar dan menjual aset. Apalagi kalau sampai menjatuhkan harga gabah dan beras. Karena itu pemerintah jangan mengorbankan pertanian, industri dan pedesaan," urai Dradjad.Ia juga memprediksi koleganya di Komisi XI yakni Paskah Suzetta bakal mengalami kesulitan mengimbangi Boediono dan Sri Mulyani. Paskah dinilai Dradjad akan kesulitan saat mendorong agenda ekonom neoklasikal yang segaris dengan IMF dan Bank Dunia. Pasalnya Bappenas relatif kurang kuat posisinya dibandingkan Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian. Namun menurut Dradjad, Paskah memiliki keuntungan karena sudah bergelut cukup lama di DPR. "Ini yang kemungkinan akan menyebabkan ia tidak memiliki masalah dengan DPR secara politis," ujarnya.Ia mengingatkan Paskah agar mampu memimpin dan menguasai substansi pemikiran pada konseptor pembangunan yang ada di Bappenas.Mengenai posisi Fahmi Idris, Dradjad menilai tidak akan mengalami kesulitan mengingat latar belakang Fahmi sebagai praktisi di bidang industri. Namun ia mengingatkan agar Fahmi jangan sampai terkena konflik kepentingan karena akan menjadi batu sandungan dalam memimpin perindustrian. Untuk itu, tambahnya, Fahmi perlu mengungkapkan strategi komperehensif tentang perindustrian yang selama ini belum terlihat. (qom/)