.webp)
Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat yang sudah disalurkan dari 2002 hingga 2020 sudah mencapai Rp 92,24 triliun. Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini melakukan evaluasi atas penyaluran dana sebesar itu terhadap dampak ke perekonomian Papua dan Papua Barat.
Jokowi menjelaskan Dana Otsus Papua dan Papua Barat merupakan salah satu instrumen yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengejar ketertinggalan dari daerah timur Indonesia tersebut.
"Ketertinggalan di wilayah-wilayah itu perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Baik percepatan pembangunan infrastruktur yang menarik investasi untuk masuk, lalu pembukaan hub baru, kawasan ekonomi khusus, pembukaan kawasan industri, sampai alokasi Dana Otsus Papua dan Papua Barat. Jadi instrumen yang digunakan pemerintah pusat dalam pembangunan Papua dan Papua Barat bukan hanya Dana Otsus saja tapi juga menggunakan berbagai instrumen percepatan lainnya yang bersumber dari APBN," kata Jokowi saat membuka ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk Dana Otsus sendiri menurut catatan Jokowi sudah disalurkan dari 2002 sampai 2020 totalnya mencapai Rp 94,24 triliun. Penyaluran dana ini memang akan berakhir di tahun ini.
"Ini angka yang besar, sangat besar sekali. Dan sesuai aturan UU dana otsus Papua dan Papua Barat berakhir, maka butuh kebijakan baru mengenai dana otsus ini," tuturnya.
Oleh karena itu, Jokowi meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh atas tata kelola dan efektivitas penyaluran Dana Otsus Papua dan Papua Barat. Evaluasi dilakukan mulai dari pengelolaannya hingga transparansi dan akuntabilitasnya.
"Jadi sangat penting good governance-nya penyalurannya apakah betul-betul sudah ter-deliver ke masyarakat. Apakah sudah tepat sasaran, output-nya seperti apa, kalau sudah jadi barang, barang apa," terang Jokowi.
"Dan yang paling penting harus kita lihat sejauh apa dampaknya. Apakah dana otsus sudah dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat di Papua dan Papua Barat," tambahnya.
Jokowi juga minta kebijakan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua dan Papua barat.
"Ini penting sekali, ajak bicara tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh agama yang ada di Papua. Jadi bisa dirumuskan kebijakan yang terbaik yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju," tutupnya.
(das/fdl)
