.webp)
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengunjungi Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Kota Bandung, Jawa Barat. Bersama rombongan Kementerian Ketenagakerjaan, Ida mengelilingi setiap gedung pelatihan yang ada di Gedung BBPLK Kota Bandung.
"Paling saya ingin pastikan ke sini adalah, teman-teman ini sudah kolaborasi dengan industri. Pelatihan juga sudah mengikuti kebutuhan industri. Kemudian penempatannya pun sudah dikondisikan dengan industri. Itu yang saya ingin pastikan datang ke sini," kata Ida usai kunjungan.
Dalam kunjungannya, Ida ingin para peserta pelatihan tidak hanya mahir dalam skill tapi dari hasil pelatihan itu, para peserta harus dapat diserap di sektor industri dan bekerja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena kita tidak hanya sekedar mempersiapkan mereka memiliki tenaga yang kompeten, tapi juga diserap oleh industri, itu yang saya lihat teman-teman BLK Bandung saya melihat sendiri itu sudah disiapkan oleh teman-teman BLK," ungkapnya.
Ida juga berbincang dengan para peserta. Dalam perbincangannya, Ida mendapatkan kabar baik bila setelah pelatihan di BLK sejumlah peserta akan melakukan magang di sejumlah perusahaan.
"Saya juga sudah mendengar langsung dari peserta BLK, ada yang akan ikut pemagangan dan berikutnya setelah pemagangan mereka akan diterima di perusahaan yang sudah bekerjasama dengan BLK Bandung," jelasnya.
Pemerintah akan terus mengebut penyerapan tenaga kerja untuk menurunkan angka pengangguran di Indonesia.
"Yang ingin kita respons adalah pengangguran, meskipun turun, tapi masih tinggi, kita juga punya teman-teman yang ter PHK. Kita juga punya pekerjaan, mereka-mereka yang bekerja tapi karena perkembangan teknologi membutuhkan peningkatan skill," ujarnya.
Kerja sama dengan training center milik swasta pun sangat dibutuhkan, karena bila tidak bekerjasama pengurangan angka pengangguran akan lama.
"Jadi kalau dilihat kebutuhannya tidak hanya mengandalkan program yang ada di BLK-BLK. Program kartu pra kerja misalnya, tidak hanya dilakukan BLK pemerintah tapi kerjasama dengan training center yang ada di industri dan lembaga swasta. Itu semua kolaborasi, karena kalau hanya mengandalkan BLK kita tidak akan bisa menyelesaikan dalam waktu cepat," tuturnya.
Ida juga menyebutkan, banyak BLK yang diberikan kepada pemerintah daerah akan dikembalikan kembali ke Kementerian Ketenagakerjaan karena tidak dapat terpenuhi kebutuhannya oleh APBD.
"Ada beberapa BLK, yang pemerintah daerahnya merasa tidak sanggup membiayai kebutuhan pelatihan, tidak sanggup membiayai operasional, maintenance, dan intstrukturnya harus di upgrade terus," katanya.
"Banyak daerah yang tidak mampu APBD nya, kalau seperti itu maka mereka meminta kepada Pemerintah Pusat menerima kembali BLK yang dulu diserahkan kepada pemerintah daerah," pungkasnya.
(wip/ara)
