.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan untuk menambah anggaran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuannya untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah keterpurukan ekonomi imbas dari wabah virus corona.
Jokowi meminta Menteri Sosial Juliari P. Batubara untuk menjalankan sesegera mungkin penyaluran PKH. Sebab bansos dipercaya bisa mendorong daya beli masyarakat dan menahan penurunan pertumbuhan ekonomi.
"Yang berkaitan dengan PKH tahap kedua, berkaitan Mensos, tolong ini juga berkaitan dengan uang yang besar agar bisa segera dimulai," tuturnya saat membuka rapat terbatas secara online dikutip dari akun streaming Sekretariat Negara, Senin (16/3/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga meminta kepada Juliari untuk mengevaluasi PKH. Apakah ada kemungkinan penambahan anggaran PKH yang kemudian bisa dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Kalau bisa tolong dilihat apa ada kemungkinan Menkeu menambah besaran dari PKH, sehingga memperkuat daya beli agar memperkuat konsumsi masyarakat dalam belanja sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi tidak terlalu besar turunnya," ujarnya.
Menurut data Kemensos, total anggaran PKH tahun ini sendiri mencapai Rp 29,3 triliun. Sebelumnya Jokowi sudah berpesan kepada seluruh menterinya untuk melakukan pengetatan penggunaan anggaran. Jokowi melarang adanya penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas hingga rapat untuk sementara waktu.
Menurutnya anggaran yang bisa ditahan penggunaannya itu akan lebih baik dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mendorong perekonomian masyarakat kecil. Seperti buruh, petani, nelayan, pekerja, usaha mikro dan usaha kecil.
"Sehingga anggaran-anggaran yang berkaitan dengan paket-paket perjalanan dinas, meeting-meeting, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu agar ditahan lebih dahulu, di-hold terlebih dahulu," tambahnya.
Jokowi pun sudah meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membekukan anggaran kementerian dan lembaga yang dianggap tidak penting. Jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar Rp 40 triliun.
(das/ara)
