Dirut Garuda Bicara Prospek Penerbangan Ke Rusia

Jumlah wisatawan mancanegara asal Rusia yang datang ke Indonesia terus mengalami peningkatan. Dari data Badan Pusat Statisik (BPS) sepanjang 2019 turis Rusia yang ke Indonesia sebanyak 158,9 ribu orang angka ini meningkat dibandingkan periode 2018 yang sebesar 125,7 ribu orang.

Peningkatan jumlah turis ini diharapkan oleh Duta Besar RI untuk Rusia M. Wahid Supriyadi agar maskapai BUMN, Garuda Indonesia bisa membuka penerbangan langsung ke Moskow.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan sejauh ini pihak kedutaan sudah berkomunikasi dengan Garuda terkait rute tersebut.

Dia menyebut, Garuda memang sudah melakukan sejumlah penelitian terkait pembukaan rute penerbangan langsung ke Moskow, Frankfurt hingga Paris. "Angka market-nya memang menarik, tapi kemudian tim kami menganalisa dan melihat regulasinya dan kita bisa babak belur kalau dari sisi bisnis," kata Irfan dalam Blak-blakan detikcom, Kamis (19/3/2020).

Irfan mengatakan, dalam setiap pembukaan rute penerbangan. Maskapai harus memperhatikan kebiasaan masyarakat yang melakukan perjalanan ke sebuah negara.

"Nah kita menemukan, di kota-kota tertentu yang ke Indonesia, sifatnya hanya musiman. Jadi begini, ketika mereka di sana musim dingin mereka keluar negaranya. Kalau musim panas, sedikit yang keluar. Target mereka Bali, banyak sekali yang ke Bali," ujarnya.

Menurut dia, hal ini memang harus sangat diperhatikan. Karena jika tidak musim dingin maka penerbangan akan sepi. Selain itu, juga harus memperhatikan potensi penumpang untuk penerbangan ke Moskow.

"Kita juga harus cari tahu, ketika musim dingin orang sana ke Denpasar. Tapi apakah orang Indonesia juga mau ke sana? Kan kita juga harus memperhatikan kalau pesawat terbang ke sana harus ada isinya," jelas dia.

Hal ini dilakukan agar Garuda tidak gegabah dalam membuka rute penerbangan langsung. Karena memang membuka jalur ke satu tempat tidaklah mudah. Ini juga dilakukan untuk menjaga reputasi Garuda sebagai maskapai milik negara.

"Saya bilang ke bu Menteri (Menlu-Retno Marsudi) saya memang agak lambat. Tapi kita mau solid, dan tidak terkesan bercanda jadi kalau ada permintaan dan kita tidak selesai, ini nanti reputasinya tidak bagus," jelas dia.